Ada di DCT Pemerintah Kota Akan Sanksi Kepala Sekolah SMPN 3 Palembang

0
68

Yudiansyah

beritasebelas.com,Palembang – Menjadi kontestan pada pemilihan umum legislatif pada 2019, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palembang, akan dinonaktifkan oleh    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Palembang. Tindakan tegas  ini diambil untuk menjadi perhatian bagi ASN yang tidak tertib administrasi.

[Kepala BK-PSDM Kota Palembang, Ratu Dewa]
Kepala BK-PSDM Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, pencalonan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palembang ini akan segera dieksekusi dengan dewan pertimbangan jabatan untuk memberikan sanksi.

“BK-PSDM sendiri sudah melakukan konfirmasi terkait pencalonan Kepsek SMPN 3, bersangkutan sendiri telah meminta maaf segera meminta maaf,” ungkap dewa via telp, Selasa 25 September 2018.

Dewa menambahkan, meski yang bersangkutan telah memberikan keterangan, dirinya tetap meminta keterangan secara tertulis terkait pencalonan tersebut. Termasuk, meminta surat pernyataan mundur dari pencalegan.

“Kami minta dalam minggu ini surat tersebut diserahkan,” imbuhnya.

Terkait persoalan tersebut, Dewa menerangkan jika pencalegan Kepala SMP Negeri 3 tersebut, telah menyalahi aturan kepegawaian negara. Apalagi yang bersangkutan masuk sebagai anggota partai politik.

Ada sanksi pemecatan dan sanksi-sanksi lain yang akan diberikan. Termasuk memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

“Jabatannya akan dicopot, sanksi lainnya akan menyusul,”katanya.

Seperti diketahui, saat pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, nama M Ansyori menjadi salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Pria yang masih aktif sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palembang tersebut, menjadi calon anggota legislatif Kota Palembang dari Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Kecamatan Sematang Borang, Kalidoni dan Sako.

Dari DCT yang dikeluarkan KPU Kota Palembang, Ansyori mendapat nomor urut 4, dari delapan calon anggota legislatif Partai Perindo. Padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) RI nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sejak dikeluarkannya DCT calon anggota legislatif oleh KPU  seluruh pegawai pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, kepala daerah termasuk pegawai di badan usaha milik pemerintah, wajib mengundurkan diri.

print