Audit BPK, Anggaran Hotel dan Pesawat DPR Banyuasin Rugikan Negara

0
30

Erika

beritasebelas.com,Banyuasin – Puluhan massa dari lintas  suku se Banyuasin menggelar aksi di Kantor DPRD Banyuasin, terkait dugaan korupsi anggaran tiket pesawat dan biaya hotel DPRD Banyuasin.

Darsan, Kordinator Aksi Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsus) mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK 2017 ditemukan kelebihan bayar terhadap anggaran hotel dan tiket pesawat untuk perjalanan dinas anggota DPRD dan pegawai Sekretariat Dewan.

[Aksi massa demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyuasin – foto Erika beritasebelas]
“Audit BPK menunjukkan adanya tindakan merugikan negara, kami harap temuan ini segera ditindaklanjuti,” tegas Darsan.

Massa juga menyoroti puluhan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Banyuasin yang tidak diketahui dimana surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

“Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada puluhan BPKB kendaraan dinas DPRD yang tidak tahu dimana rimbanya,” ujarnya.

Sekretariat DPRD harus bertanggungjawab terkait kebaradaan bukti kepemilikan kendaraan tersebut.

“Semoga saja BPKB itu tidak disimpan di leasing atau gadai BPKB,” guraunya sembari terkekeh.

Massa juga meminta Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membuat surat edaran kepada OPD agar menarik fasilitas anggota DPRD.

“Karena hampir seluruh Sekwan di NKRI dengan tegas memberikan warning kepada anggota DPRD segera mengembalikan aset dan fasilitas yang mereka gunakan,” katanya.

Massa juga memberikan data kepada Sekretariat Dewan untuk diklarifikasi. Diantaranya penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 2016 sebesar  Rp. 916.550.000, penyusunan laporan keuangan bulanan dan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 382.918.000 dan  program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah tahun 2016 dengan nilai Rp. 27.322.894.300.

“Selanjutnya program penataan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp 61983800, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp. 543.300.000,  program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2016 besar Rp. 102 483 .620 dan anggaran lain yang mencurigakan,” katanya.

Sementara itu Sekwan Banyuasin Konar Zubeir yang menerima aksi massa menangatakan telah menampung aspirasi tersebut.

“Ini akan kami pelajari dahulu agar segera diambil solusonya, yang pasti semua kegiatan kesekretarian di DPRD Banyuasin berjalan sesuai prosedur,” singkatnya.

 

 

print