Belum Kantongi Surat Pengunduran Diri Kadis Kebudayaan Masuk DCT

0
179
[Ratu Dewa]

Yudiansyah

beritasebelas.com,Palembang – Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, seluruh pegawai pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri wajib mengundurkan diri.

Namun hal itu tidak terjadi di Kota Palembang. Dimana, setelah persoalan kepala sekolah negeri aktif mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo, sekarang kembali ditemukan ASN diduga masih aktif menjalankan aktifitasnya sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM), Drs Ratu Dewa mengaku, jika ada beberapa ASN dilingkungan Pemerintah Kota Palembang diketahui mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, untuk Kepala OPD yang mengajukan surat pengunduran diri karena akan maju sebagai caleg provinsi sudah ada.

“Surat pengunduran diri Pak Sudirman Tegoeh sudah ada di Walikota tinggal Walikota membubuhkan tanda tangannya,” ungkap Mantan Kabag Humas Palembang Ini Jumat 5 Oktober 2018.

Sedangkan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Aspahani menerangkan, berdasarkan aturan yang sudah ditentutkan KPU, jika ASN  maupun TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Caleg, harus mengundurkan dengan menunjukkan SK pengunduran diri satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Satu hari sebelum penetapan DCT ASN harus sudah menunjukkan SK berhenti. Artinya mereka harus memenuhi syarat dengan menyerahkan SK tersebut,” ungkapnya.

Aspahani menerangkan, pemberhentian ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa saja dibatalkan. Apalagi yang bersangkutan masih menerima gaji dan hak-hakya sebagai ASN.

“Jadi berhenti dalam arti yang formal, putusnya hak-hak ASN tersebut saat ditetapkan sebagai Caleg. Tetapi, jika yang yang bersangkutan menjalankan tugas dalam jabatan yang sifatnya aktif, itu tidak bisa. Tapi jika hanya membantu dalam artian menyelesaikan tugasnya, itu tidal jadi masalah,” ujarnya.

Untuk SK nya sendiri, Aspahani mengatakan harus ditandatangani oleh pihak yang melakukan pengangkatan. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri atau instansi yang melakukan pengangkatan.

“Jadi SK pemberhentian harus dikeluarkan oleh yang berhak, seperti Mendagri atau instansi saat pengangkatan yang bersangkutan,” ulasnya.

Untuk sanksi sendiri, bagi ASN yang belum melampirkan SK pemberhentian atau masih aktif sebagai aparatur negara, maka pencalonannya dapat dibatalkan.

“KPU sudah mengeluarkan syarat, kemudian didalam penetapan DCT nya itu, dia sudah menyatakan berhenti kemudian SK sudah diterima, satu hari sebelum DCT harus memenuhi syarat tersebut. Jika tidak maka dapat dibatalkan pencalonannya,” tandasnya.

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang mencalonkan diri sebagai Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Sudirman Tegoeh mengaku jika sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ASN dan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Hanya saja memang ada masalah di SK, saat mengajukan pengunduran diri kepada Penjabat (Pj) Walikota, yang bersangkutan tidak diperbolehkan dan harus ditandatangani oleh Walikota definitif.

“Jadi, pertama untuk penandatanganan SK tersebut, Walikota itu harus Walikota langsung, tidak boleh Pj. Karena Walikota langsung saat itu belum dilantik, terus yang kedua ada perubahan pada surat pensiun, karena memerlukan proses,” ungkap pria yang mencalonkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meski begitu, sambung Sudirman, pengunduran dirinya sudah lama dilakukan. Dan ia memastikan tidak ada lagi aktifitas apapun yang dilakukan sebagai ASN maupun Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Kalaupun dirinya hadir, itu bukan sebagai kepala dinas. Karena kepala dinas sudah ada, dan jabatan itu diisi oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

“Sudah ada surat dari Sekda, karena memang yang memberhentikan harus dari definitif. Kalaupun ada kegiatan seperti dengan kelompok tani, itu saya hadir sebagai caleg,”singkatnya.

print