Bintang Jasa Utama Bupati Lahat Disidangkan di Komisi Informasi Pusat

0
11

A Yudiansyah

[Suasana sidang Bintang Jasa Utama Bupati Lahat – foto A Yudiansyah beritasebelas]
beritasebelas.com,Jakarta – Komisi Informasi (KI) Pusat RI menggelar sidang sengketa informasi publik antara pemohon LSM Plantari Lahat Sumatera Selatan terhadap dua Kementerian yaitu Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Sosial RI. Sidang tersebut diselenggarakan di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat Jakarta, Rabu 06 Juni 2018.

Ketua Majelis Komisioner Hendra J Kede, beranggotakan Wafa Patria Umma dan Cecep Suryadi mengatakan sidang yang dihadiri oleh pemohon dan termohon ini, merupakan sidang pertama yang beragendakan pemeriksaan awal.

“Pemeriksaan pada persidangan awal ini berkaiatan dengan kewenangan absolut, relatif, kedudukan hukum para pihak, dan pemeriksaan jangka waktu permohonan sengketa,” terang Ketua Majelis kepada para pihak.

Persidangan tersebut, karena masih berangendakan pemeriksaan awal terhadap surat Plantari nomor 006/PLANTARI/PS/VI/17 tanggal 14 Juni 2017 dengan register nomor 080/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sekretariat Negara RI dan surat Plantari nomor 003/PLANTARI/PS/VIII/17 tanggal 14 Agustus 2017 dengan register nomor 102/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sosial RI yang keduanya ditujukan ke Ketua KI Pusat, maka belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara atau terhadap informasi yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Adapun informasi menjadi sengketa berkaitan data hasil penilaian kualifikasi dan kriteria umum dan khusus bintang jasa utama yang didapat Bupati Lahat Tahun 2016.

Usai pemeriksaan awal, Majelis Komisioner akan menentukan apakah sengketa informasi ini memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Sidang dengan agenda pemeriksaan awal sudah cukup, sidang selanjutnya akan ditentukan apakah sengketa ini memenuhi syarat atau tidak,” terang Ketua Majelis sembari menyatakan sidang diskors dan dilanjutkan pada Rabu, 10 Juli 2018 ditempat yang sama.

Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i, ST, SH selaku pemohon dan aktivis penggiat Keterbukaan Informasi Publik yang langsung menghadiri sidang sengketa informasi ini, ketika dihubungi via seluler menyatakan sangat bangga bisa disidangkan setelah hampir satu tahun menunggu sejak dilayangkannya surat untuk menjawab pertanyaan sebagian masyarakat terhadap Tanda Jasa Utama dari Presiden tersebut.

“Alhamdulillah akhirnya setelah hampir satu tahun menunggu, sidang sengketa informasi akhirnya bisa disidangkan. Kami berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan dan dapat menjawab pertanyaan sebagian masyarakat terhadap Tanda Jasa Utama yang diberikan dari Presiden tersebut,” pungkasnya.

print