Dapil X Kawal Pembangunan di Banyuasin

0
52

Advertorial

beritasebelas.com,Banyuasin – Anggota DPRD Sumsel asal Dapil X (Banyuasin) terus mengawal pembangunan di Kabupaten Banyuasin agar berjalan sesuai apa yang diharapkan warga. Terkait hal itu, para wakil rakyat di Dapil X mengunjungi konstituennya guna menyerap aspirasi masyarakat.

[Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil X Banyuasin]
Kunjungan dan dialog dengan konstituen dilakukan dalam kegiatan reses tahap III tahun 2017 yang digelar 4 Desember hingga 9 Desember 2017 di antaranya di Kecamatan Sembawa, Soak Tape, Talang Kelapa, dan Kecamatan Tanjung Lago. Adapun anggota Dapil X yang mengikuti reses kelompok yakni koordinator H Arkoni MD dengan anggota Nasrul Halim, SH., Maliono, SH., Muhammad F. Ridho, ST, MT., Nadia Basjir, SE, serta Robby Budi Puruhita, SE.

[Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil X Banyuasin]
Dalam setiap pertemuan dihadiri camat, lurah, kades, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, serta anggota BPD setempat. Pada pertemuan di Kecamatan Sembawa, Camat Sembawa, Nurlaila, menyatakan dirinya menyambut baik kegiatan reses yang diadakan di Sembawa sehingga masyarakat bisa langsung bertatap muka dan menyampaikan aspirasi ataupun keluhan kepada anggota DPRD Sumsel asal Dapil X. Baik aspirasi terkait pembangunan maupun masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

[Koordinator Dapil X DPRD Sumatera Selatan, H Arkoni MD]
Nurlaila juga menyampaikan persoalan yang dihadapi. Yakni masalah perlunya pengecoran jalan menuju kantor kecamatan dan jalan desa serta butuhnya dilakukan normalisasi sungai, karena kalau kegiatan itu didana pihak kabupaten tidak akan cukup. Begitu juga aspirasi dari Soak Tape, camat dan warga di kecamatan tak ketinggalan menyampaikan aspirasi seperti, perbaikan jalan Lubuk Lancang dan Pulau Rimau, jalan poros di Desa Suka Raja dan Desa Meranti, termasuk juga perlunya lampu jalan.

[Nadia Basjir menanggapi aspirasi masyarakat]
Lalu pada dialog di Kecamatan Talang Kelapa dan Tanjung Lago, banyak juga aspirasi dari masyarakat disampaikan ke anggota Dapil X, diantaranya yang disampaikan Kepala Desa Talang Buluh mengenai sulitnya warga mengurus sertifikat tanah di BPN akibat dampak dari sengketa batas wilayah antara Palembang dengan Tegal Binangun yang berdampak di Talang Buluh. Ada juga aspirasi lain yang disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Sukomoro yang menginginkan jalan Suka Waras menuju Talang Ilir dapat dicor beton.

[Foto bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil X Banyuasin]
Terhadap aspirasi itu, Koordinator Dapil X, H.Arkoni MD menjelaskan, untuk saat ini kondisi anggaran Pemerintah Provinsi Sumsel sedang tidak memungkinkan karena provinsi punya kewajiban harus membayar hutang kepada kabupaten/kota. Namun demikian, Arkoni menegaskan, tidak menutup kemungkinan Provinsi membantu kabupaten dalam hal pembangunan yakni apabila daerah tersebut masuk dalam kategori kawasan kumuh.

[Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil X bersama Camat Sembawa dan Camat Soak Tape saat berdialog]
“Persoalannya, terkadang bupati tidak memasukkan kawasan tersebut dalam kategori kumuh dalam SK-nya sehingga provinsi tidak dapat membantu mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan, SK tersebut harus dicabut dulu oleh bupati baru provinsi dapat membantunya,” jelas Arkoni.

Arkoni menyayangkan kenapa kabupaten tidak dapat memanfaatkan dana pusat, padahal dana pusat banyak dialokasikan di setiap departemen. Ia pun menjelaskan, ada banyak dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan seperti dapat menggunakan dana pusat, dana provinsi, dana kabupaten, dana dari perusahaan di daerah terkait, serta dapat juga dengan swadaya masyarakat.

[Anggota Dapil X lainnya. MF Ridho memberi penjelasan terhadap aspirasi masyarakat]
“Di sini banyak berdiri perusahaan, masyarakat jangan hanya jadi penonton, mereka harus peka dan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat,” kata Arkoni.

Anggota Dapil X, Nadia Basjir menambahkan, kabupaten memang tidak bisa hanya mengandalkan dana daerah untuk membangun. Sebuah kabupaten harus pandai mencari peluang dari anggaran, baik itu provinsi maupun pusat. “Beberapa waktu lalu, saat Komisi II DPRD Sumsel rapat dengan Kementerian Pertanian, ternyata di sana banyak sekali dana miliaran rupiah turun untuk Sumsel, seperti untuk cetak sawah dan lain-lain, kecuali Kabupaten Banyuasin yang tidak dapat, sewaktu saya tanyakan kenapa Banyuasin tidak dapat, mereka mengatakan tidak ada usulan dari Pemkab Banyuasin dalam hal ini Dinas Pertaniannya, hal ini sangat disayangkan,” kata Nadia.

Untuk masalah kesulitan pengurusan sertifikat tanah di Desa Talang Buluh ditanggapi Muhammad F Ridho. Dia menjelaskan, DPRD Sumsel khususnya Dapil X, meminta Kades Talang buluh membuat surat ke DPRD Sumsel sehingga DPRD Sumsel dapat mengundang BPN Sumsel selanjutnya BPN Sumsel dapat mengundang BPN Kabupaten Banyuasin untuk duduk bersama, termasuk juga pihak kecamatan dan Kades Talang Buluh. “Sehingga dapat diketahui titik persoalannya di mana,” ujar Ridho.

Terhadap semua aspirasi yang telah disampaikan warga, Arkoni juga menyarankan agar dibuatkan proposal untuk dapat diteruskan dan diperjuangkan ke instansi terkait.

print