Datangi Disdik, FPP Desak Agar hasil Revisi Perbub No.42 th.2017 Segera Di Sosialisasikan

0
7
[Aktivis FPP usai menemui Sekdis guna menyampaikan tuntutan mereka – foto: Ahmad Yudiansyah/beritasebelas.com]

A Yudiansyah

beritasebelas.com, Lahat – Forum Peduli Pendidikan (FPP) mendatangi secara langsung kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang berada di Jalan Bandar Jaya Kecamatan Kota Lahat, guna mempertanyakan dan mendesak hasil revisi Perbub nomor 42 tahun 2017.

Di depan puluhan aktivis ini, Cholmin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat mengatakan jika Perbub No.42 Tahun 2017 sudah di revisi menjadi Perbub No.40 Tahun 2018 pada tanggal 23 oktober 2018 dan telah menghilangkan poin batas maksimal pembayaran.

Dari hasil pertemuan ini, aktivis dari FPP meresap kecewa dengan sikap dari Kepala Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum mensosialisasikan terhadap revisi perbup kepada para Kepala Sekolah.

FPP juga sangat mengapresiasi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Sekdis, namun mereka menganggap hal tersebut tidak efisien karena hanya dilakukan via Wa. FPP mendesak agar Dinas Pendidikan segera melakukan Sosialisasi ke pihak sekolah sebelum tahun ajaran selesai.

“Perbup ini sudah di revisi sejak 23 Oktober kemarin, tapi kenapa sampai sekarang belum ada sosialisasi dari Sutoko kepada pihak sekolah agar tidak ada misscommunication,” ujar Ahkam salah seorang aktivis FPP, Rabu 14 November 2018.

Sementara itu, Lidya Cempaka selaku koordinator FPP menjelaskan jika, dengan di revisinya Perbub No.42 Tahun 2017 maka berakhir pula pungutan yang berkedok sumbangan pada setiap sekolah negeri pada satuan pendidikan dasar. Dengan kata lain tidak boleh ada lagi sekolah yang memungut uang satu Rupiah pun kepada wali murid walaupun dengan dalil atas dasar kesepakatan Komite Sekolah (Permendikbud No.75 tahun 2016) kecuali sumbangan yang tidak mengikat.

“Kami siap mengawal pemberlakuan perbup ini, dan kami juga menghimbau agar para wali murid tidak takut untuk memberikan informasi kepada kami, agar kami dapat membantu menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, terutama masalah pungutan-pungutan yang ada di sekolah,” pungkasnya

print