Desak PSU, Ratusan Massa Geruduk Panwas OKI

0
18

Erika

[Massa lakukan demo menuntut dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Ogan Komering Ilir]
beritasebelas.com,Kayu Agung – Ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pilkada (PMMPP) Sumatera Selatan melakukan aksi demonstrasi ke Sekretariat Panwaslu Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat 6 Juli 2018 siang.

Massa mendesak agar Panwaslu OKI merekomendasikan KPUD OKI untuk membatalkan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Pantauan dilapangan, massa membawa spanduk, karton yang diantaranya bertuliskan “Meminta Panwaslu segera memanggil KPU OKI.” “Merekomendasikan PSU Pilgub Sumatera Selatan,” dan PSU harus dilakukan.

Koordinator aksi Sahreza didampingi koordinator lapangan Jeki menjelaskan pihaknya menduga ada pelanggaran yang dilakukan KPUD Ogan Komering Ilir secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) yang meliputi dugaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.

Selain itu, adanya dugaan money politik dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, sehingga dalam proses yang diduga bermasalah itu mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihasilkan dari proses yang diduga penuh permasalahan.

“Pelanggaran atas dugaan penetapan DPT ini bukan saja terjadi di OKI. Tapi di sejumlah kabupaten/kota di Sumsel. Ya, aksi ini selain di OKI, juga dilakukan di Palembang dan Banyuasin,” jelasnya.

Dia berharap Panwaslu dapat menindaklanjuti temuan ini dengan profesional. Menyikapi hal itu, Ketua Panwaslu OKI Fahruddin menambahkan atas laporan dari para aksi, pihaknya mengklaim akan mempelajari dulu dugaan pelanggaran dimaksud.

“Ya, kami akan pelajari dulu. Memang kalau dugaan kecurangan itu belum ditemukan. Tapi fakta dilapangan, warga yang miliki e-KTP, tapi tidak bisa mencoblos. Tapi akan kita pelajari dulu,” ujarnya.

Terkait PSU Pilgub Sumatera Selatan di OKI, masih kata dia, pihaknya mengklaim telah membentuk posko. Bagi pemilih yang tidak bisa memilih, silakan melapor. Tapi kenyataannya tidak ada yang melapor.

“PSU itu dapat dilakukan jika ada aturan yang dilanggar. Faktanya, tidak ada warga yang melapor di posko yang kita bentuk,” tuturnya.

print