Dewan Berharap Pemkot Palembang Kaji Ulang Proyek Incenerator

0
253
[Kepala Dinas DLHK Kota Palembang Faizal AR]

Yudiansyah

beritasebelas.com, Palembang – Meski belum ada persetujuan secara hukum dari DPRD Palembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang kembali melanjutkan rencana pembangunan proyek Incenerator yang sempat dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Kepala DLHK Kota Palembang, Faizal, AR, mengatakan, rapat hari ini untuk koordinasi dan paparan terkait perencanaan pengelolaan sampah Incenerator.

“Proyek pengembangan pengelolaan sampah dengan teknologi Incenerator akan dilanjutkan,”Ungkapnya Faizal Usai rapat di ruang Sekretariat Daerah Kota Palembang, Selasa 9 Oktober 2018.

Kelanjutan perencanaan pengelolaan sampah dengan Incenerator ini, sambung Faizal, dilakukan setelah keluarnya revisi Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, untuk memasukkan atau skala prioritas terkait proyek strategi Nasional, dengan menggunakan sampah sebagai tenaga listrik ada 12 kabupaten/kota termasuk Palembang.

Dengan begitu, proses Kota Palembang yang selama ini terkendala, bisa kembali dilanjutkan dengan menyesuaikan Peraturan Presiden saat ini.

“Dulu belum masuk dalam Perpres, dimana dulu ada Perpres no 18 tahun 2017 hanya 8 kabupaten/kota, sekarang sudah ada revisinya dan kita kembali melanjutkan dan berpatokan dengan Perpres yang baru,” ujarnya.

Faizal mengatakan, setelah keluar Peraturan Presiden baru, maka akan kembali dilakukan tender ulang, dan menggunakan skema baru dalam pelaksanaannya.

Di mana, akan digunakan skema baru dalam pelaksanaannya, dan sesuai apa yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu terus dilakukan perbaikan-perbaikan sebelum pelaksanaannya dilakukan.

“Jika kita dulu menggunakan skema BOO dan melibatkan investasi dari pemerintah. Kedepan, maka pemerintah hanya sebagai fasilitator yang melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan menggunakan skema BOOT ataupun BOO,” ulasnya.

Disinggung terkait Rencana Peraturan Daerah yang mengatur sampah termal, Faizal mengaku jika tidak ada Perda yang mengatur terkait pekerjaan tersebut, dengan alasan belum selesai proses lelang.

“Tidak ada Perda yang mengatur, karena belum lelang. Jadi tunggu dulu lelang. Jadi nanti kita lakukan pembatalan yang lama, dan lelang baru,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Ade Victoria mengatakan, apa yang dirapatkan Pemerintah Kota Palembang tidak dapat menjadi dasar.

“Semestinya DLHK Palembang mempertanyakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH), karena Perpres hanya itu percepatan saja, tapi untuk tipping fee atau mekanisme pembayaran pihak ketiga, belum jelas sampai hari ini,” terangnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini berharap, Pemerintah Kota lebih mengkaji lagi terkait persoalan tersebut. Karena kalau hanya dibebankan pada Pemerintah Kota Palembang saja, pasti tidak akan mampu untuk memenuhi itu, karena perkiraan dana yang keluar cukup besar.

“Kalau Permen sudah ada, tentu lebih menghemat dana daerah. Bayangkan daerah Purwakarta yang sudah ada Perda saja, belum berani menjalankan itu. Karena belum ada Perda yang mengatur masalah tipping fee,”singkatnya.

print