Dialog Publik Sepakati Jurnalis Wajib Perhatikan Masa Depan Anak

0
26

Arto

beritasebelas.com, Palembang –  Menjadi jurnalis memang gampang-gampang sulit. Disatu sisi, jika melihat peristiwa yang bombastis tentang anak dibawah umur yang terkena kasus pidana baik itu kriminal, pemerkosaan, dan lainnya menjadi bahan untuk dirangkai semenarik mungkin.

Disisi lain, jurnalis sebagai seorang penyampai informasi ke masyarakat harus memiliki karakter edukasi, apalagi tentang kasus anak yang harus mengedepankan psikologi anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

[Dialog publik menyoal masa depan anak yang terkena kasus pidana – foto Arto beritasebelas]
Pasalnya, seorang anak dibawah umur yang tersandung kasus pidana dan viral pemberitaan baik secara gambar dan namanya secara tak langsung akan membunuh masa depannnya.

Demikian mengemuka pada dialog publik dan temu wicara yang digagas oleh Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Selatan bekerjasama dengan LPKA Klas 1A Palembang dengan tema Kode Etik Jurnalistik Anak Dibawah Umur.

Hadir sebagai panelis, Kabag Ops Polresta Palembang Marully Pardede SIK, Sekretaris PKBI Sumatera Selatan Amir Husni dan Kepala LPKA Klas 1A Palembang Budi Yuliono yang sama-sama menyoroti tentang publikasi anak dibawah umur.

Dalam kesempatan tersebut Kompol Marully Pardede SIK selaku Kabag Ops Polresta Palembang yang mencatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak dibawah umur. Baik sebagai korban maupun pelaku.

“Kita melihat misalnya begal, kita lihat pelakunya ada dibawah 15 tahun, kemudian tahun lalu ada ibu membunuh anak kandungnya. Dan ada beberapa waktu lalu ada ibu menjual anaknya sendiri. Dan ini jika diviralkan maka seminggu tak akan habis. Sehingga akan mengganggu masa depan anak,”terang Marully dalam diskusinya di Gedung IWO Sumatera Selatan, Rabu 24 Januari 2018.

Oleh sebab itu, lanjut Marully bahwa ada UU Perlindungan Anak dalam hal ini korban dan UU Peradilan Anak jika anak adalah pelaku. Sehingga semua proses peradilan selalu mengedepankan diversi.

“Bahkan jika hakim tidak melakukan proses diversif dalam proses peradilan bisa melanggar pidana atau diberi sangsi adminiatratif karena ini melanggar Undang-Undang,”pungkasnya.

Dari 2014-2017 kecenderungan anak sebagai tersangka dari 2017 sebanyak 155 kasus, kemudian 2015 sebanyak 189 kasus, 2016 sebanhak 230 dan 2017 menurun sebanyak 214.

“Artinya kepada rekan-rakan media, disisi lain teman-teman media mengemas dengan semenarik mungkin tapi disisi lain kita harus memperhatikan efek hak atas masa depan anak karena  ada UU yang mengatur bahwa nama korban, pelaku agar tidak dipublikasi,”pungkasnya.

Senada dengan itu dikatakan Budi Wiyatno menyoroti bahwa mengembalikan masa depan anak setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan sangatlah sulit. Apalagi kondisi psikologi yang dicap sebagai mantan narapidana.

“Makanya kita selalu sampaikan, misal dalam ranah pidana, seorang anak pun oleh hakim sebisa mungkin tak masuk dalam pidana penjara, kecuali memang sudah masuk ranah batas akhir,”jelasnya.

Pun juga Amir Husni, selaku pengurus PKBI Sumatera Selatan melihat bahwa paradigma anak dengan pola pikir yang baru jangan sampai di ciderai dengan hal-hal yang membuat pembunuhan karakter.

“Artinya, kita menginisiasi bahwa kondisi anak harus dijaga mengingat menjaga masa depan anak, sekalipun dalam kondisi pidana,”pungkasnya.

print