Disnaker Tetapkan UMK Palembang 2,9 Juta

0
67

Yudiansyah

beritasebelas.com,Palembang – Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang, sebesar Rp 2.917.260 per 1 Januari 2019. Semenjak diberlakukan maka seluruh perusahaan yang ada di Palembang wajib menerapkan UMK.

Hal itu disampaikan Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Nofiar Marlena disela-sela sosialisasi Upah Minimum Kota Palembang yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Rabu 27 Februari 2019.

“Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan upah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah. Dan hari ini kami memberikan sosialisasi terkait adanya kenaikan UMK Palembang bersama 50 perusahaan, agar mereka dapat menerapkan apa yang menjadi aturan,” ungkapnya.

Meski pada kegiatan sosialisasi ini hanya mengundang 50 perusahaan, pada November nanti setelah keluarnya Surat Keputusan Resmi (SK), maka seluruh perusahaan akan dipanggil untuk dapat menerapkannya.

“Hari ini dan besok yang kita panggil primadona-primadonanya dulu. Tapi setelah November seluruh perusahaan kita panggil,” terangnya.

Nofi memastikan jika Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akan terus melakukan pembinaan, hanya saja perlu peran dari tenaga kerja dan serikat tenaga kerja di perusahaan itu sendiri.

“Persoalan yang sering kita temui di lapangan, kadang-kadang tenaga kerja itu baru mengatakan mereka gajinya tidak sesuai dengan UMK, saat mereka di PHK,” ulasnya.

Sejauh ini, tidak ada perusahaan yang protes ataupun melakukan pengaduan dan penangguhan terkait penerapan kenaikan UMK Palembang yang sudah diumumkan.

“Sampai sekarang belum ada, baik surat dari provinsi maupun pihak perusahaan yang datang langsung meminta penangguhan atau penundaan terkait penerapan UMK baru,” tuturnya.

Meski begitu, Nofi tidak menampik jika saat pelaksanaan di lapangan, banyak ditemukan kasus-kasus tenaga kerja yang tidak dibayar sesuai upah minimum. Bahkan sifatnya bukan yang setahun atau dua tahun, tapi puluhan tahun.

Hal itu menjadi dinamika sendiri yang terjadi di kalangan tenaga kerja di Palembang bahkan Indonesia.

“Mereka kebanyakan takut melapor karena takut di PHK. Jadi mereka berpikir, daripada tidak ada kerjaan, dengan upah tidak sesuai standar cukup bagi mereka, apalagi mereka yang umurnya diatas 30 sampai 40 tahun, dan tidak memiliki skill,” ujarnya.

Nofi berharap, tenaga kerja dimanapun tidak takut untuk melaporkan adanya perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai dengan upah minimum. Karena berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003, memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah. Jadi ada bedanya antara upah yang sudah bekerja satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Selain itu, dalam UU tenaga kerja, bahwa perusahaan termasuk pemerintah dilarang dan mencegah terjadinya PHK.

print