DPRD OKU Gelar Paripurna Pembahasan Raperda

0
28

[Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani didampingi Wakil Ketua DPRD OKU Dra H Indrawati dan Ferlan Yuliansyah ID Murod bersama Bupati OKU Drs H Kuryana Azis dan Wakil BUpati nOKU Drs Johan Anuar SH MM saat rapat paripurna Pembukaan Raperda – foto : Bagus beritasebelas.com]

Advertorial

beritasebelas.com, Baturaja – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diruang Rapat Utama DPRD setempat, Rabu 12 Juni 2019 siang.

Sedikitnya, ada sembilan Raperda yang disampaikan dan akan dibahas. Delapan diantaranya merupakan Raperda inisiatif Pemerintah Kabupaten OKU. Dan satu Raperda inisiatif DPRD. Dari delapan Raperda inisiatif Pemerintah Kabupaten OKU itu, tiga diantaranya merupakan Raperda luncuran tahun 2018. Dan lima Raperda usulan Prolegda tahun 2019.

[Bupati OKU H Kuryana Aziz menyerahkan usulan Raperda kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU]
Adapun delapan Raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten OKU, yakni, Raperda Tentang Perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Raperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Kemudian Raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Raperda tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten OKU Terhadap Pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Sriwijaya di Kabupaten OKU. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKU.

[Penandatangan berkas Raperda]
Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesbangpol OKU. Serta Raperda tentang Kepemudaan. Sedangkan Raperda inisiatif dari DPRD, yakni Raperda Pengelolaan dan Pengawasan Rumah Kos.

Dikesempatan itu, Bupati OKU H Kuryana Azis menyampaikan gambaran singkat mengenai delapan Raperda yang terdiri dari tiga Raperda luncuran Prolegda 2018 dan lima Program Pembentukan Perda tahun 2019

“Dalam rangka mendorong perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha dalam kabupaten OKU dan berdasarkan hasil perbandingan tarif pajak hiburan dengan daerah lain, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap tarif pajak hiburan dalam Kabupaten OKU,” ucap Kuryana.

[Anggota DPRD OKU yang mengikuti rapat paripurna]
Dilanjutkan Kuryana, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. hubungan dengan dilakukannya perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, maka perlu melakukan perubahan terhadap Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

“Menghilangkan salah satu persyaratan calon perangkat desa yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. penambahan persyaratan administrasi berupa surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai perangkat desa. Penambahan rincian unsur tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, perubahan salah satu syarat pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, perubahan terhadap larangan bagi Kepala Desa untuk melakukan pergantian perangkat desa, perubahan terhadap tata cara pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, perubahan pembebanan anggaran jaminan kesehatan perangkat desa dan penambahan pengaturan mengenai pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa,” urai Kuryana.

print