Dua Raperda Belum Disetujui DPRD Sumatera Selatan

0
66

Advertorial – foto Humas DPRD

beritasebelas.com,Palembang – Setelah diteliti dan di bahas oleh Panitia Khusus dengan mitra kerja dan instansi terkait, akhir dari sepuluh Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan, hanya lima raperda yang di setujui dan di sahkan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

[Gubernur bersama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada rapat paripurna XXIII]
Persetujuan dan pengesahan raperda menjadi perda baru di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, disahkan pada rapat paripurna XXIII pembicaraan tingkat dua, rapat keempat masa persidangan tahun 2017, Senin 20 Maret 2017.

Rapat paripurna yang berlangsung diruang utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dipimpin langsung oleh HM Giri Ramanda N Kiemas Ketua DPRD Sumatera Selatan, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin.

[Juru bicara Pansus I dan II memberikan laporan penelitian dan pembahasan raperda pada rapat paripurna XXIII]
Hadir juga pada rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil penelitian dan pembahasan lima pansus yang di bentuk pada tanggal 6 Maret 2017 lalu, unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yakni Muhammad Yansuri dan Nopran Marjani, serta pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun dua raperda yang tidak disetujui pada rapat paripurna XXIII yakni, raperda tentang pendirian BUMD peternakan Sumsel, dan raperda tentang penyiaran televisi melalui kabel dan sistem stasiun berjaringan.

[Juru bicara Pansus III dan IV memberikan laporan penelitian dan pembahasan raperda pada rapat paripurna XXIII
Sedangkan lima raperda yang disetujui menjadi peraturan daerah baru meliputi raperda tentang perlindungan petani dan nelayan Provinsi Sumatera Selatan, raperda tentan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, raperda tentang ketahanan keluarga, raperda tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak yatim, anak yatim, piatu dan kaum dhuafa, dan raperda tentang pelestarian cagar budaya Provinsi Sumatera Selatan.

[Juru bicara Pansus V DPRD Provinsi Sumatera Selatan]
Pembahasan dan penelitian bersama mitra kerja dan pimpinan instansi terkait yang dilakukan lima Pansus dimulai dari tanggal 7 Maret hingga tanggal 17 Maret 2017,  dan hasil dari laporan masing-masing Panitia Khusus yang membidangi pembahasan raperda disampaikan melalui juru bicaranya yakni Pansus I H A Syarnubi, SP, MM, Pansus II Ir H Sujarwoto, Pansus III Mgs H Syaiful Padli, ST, Pansus IV H Ali Imron, SE, MSi, dan Pansus V Dra Hj Nurwati Wahab, MM,

Dari hasil laporan juru bicara pansus ada tiga raperda lagi yang masih memerlukan waktu dalam pembahasannya, yakni meliputi raperda tentang penyelesaian tapal batas daerah antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Sumatera Selatan, dan raperda tentang pengawasan izin lingkungan hidup Sumatera Selatan.

[Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin]
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin pada pendapat akhirnya memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Sumatera Selatan yang telah bekerja ekstra sehingga dapat menyelesaian pembahasan raperda yang diajukan tepat waktu.
print