Fraksi-Fraksi DPRD Kota Kritisi LKPJ Walikota Palembang

0
142

Advertorial

beritasebelas.com,Palembang – Sebanyak delapan Fraksi yang ada di DPRD Kota Palembang menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palembang tahun anggaran 2016, pada rapat paripurna III masa persidangan pertama tahun 2017, Selasa (25/4).

[H Harnojoyo Walikota Palembang – H Darmawan Ketua DPRD Palembang]
Rapat paripurna dipimpin oleh Sri Wahyuni Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, berlangsung diruang utama gedung DPRD Kota Palembang Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring Palembang, dan di hadiri oleh Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan, Walikota Palembang H Harnojoyo, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang lainnya, yakni H Muliadi, dan M Adiansyah.

[Sri Wahyuni – H Muliadi – M Adiansya Wakil Ketua DPRD Kota Palembang]
Selain itu hadir pada rapat paripurna III masa persidangan pertama tahun sidang 2017 ini, unsur Forum Kordinasi Perangkat Daerah Kota Palembang, para kepala dinas, badan, biro di lingkungan organisasi perangkat daerah Kota Palembang, para camat dan lurah se Kota Palembang.

[Juru bicara Fraksi : Demokrat Zainal Abidin – PDIP H Edi Saad – Golkar Lailata Ridha]
Melalui juru bicara masing-masing Fraksi yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Keadilan Persatuan dan Fraksi Hanura, Amanat, Bulan Bintang memberikan saran, kritikan, dan rekomendasi kepada Walikota Palembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Walikota Palembang pada rapat paripurna tanggal 17 April 2017 lalu, dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPJ Walikota Palembang.

[Juru bicara Fraksi : Gerindra Jon Harno – PKB Hj Nurhilia – Nasdem Mareta Zulkendari]
Zainal Abidin, juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian laporannya dapat menerima LKPJ Walikota tahun 2016 untu dibahas di tingkat komisi-komisi DPRD Kota palembang. Fraksi Demokrat juga memberikan saran kepada Walikota Palembang, agar untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) diberikan suatu penghargaan dalam bentuk reward bagi ASN yang bagus kinerjanya, dan punishment bagi ASN yang kinerjanya kurang bagus.

[Juru bicara Fraksi : Keadilan Persatuan Adi Apriliansyah – Hanura Amanat Bulan Bintang H Hidayat Comsu – Sekwan HM Ali Amir]
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan H Edi Saad minta agar seluruh kepala dinas, badan dan instansi terkait agar hadir saat rapat dengar pendapat dengan anggota komisi-komisi, selain itu Fraksi PDI Perjuangan minta agar Walikota palembang tegas dalam menegakan Perda tentang Rawa, karena disinyalir juru bicara Fraksi PDI Perjuangan banyak daerah rawah sudah beralih fungsi menjadi bangunan ruko, yang menyebakan resapan air menjadi berkurang.

[Anggota DPRD Kota Palembang]
Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Golkar Lailata Ridha, minta kepada Walikota Palembang, agar dalam penggunaan anggaran dimasing-masing OPD dimaksimalkan agar silpa tidak tinggi, dan kepada camat serta lurah di ingatkan oleh Lailata Ridha agar tidak menintervensi pemilihan Ketua RT/RW untuk kepentingan tertentu.

[Anggota DPRD Kota Palembang]
Jon Harno selaku juru bicara Fraksi Gerinda saat menyampaikan pemandangan umum Fraksinya, mengharapkan keseriusan Walikota Palembang dalam menangani masalah perparkiran, yang mana menurut juru bicara Fraksi Gerindra tarif parkir yang ambil oleh juru parkir sudah mengangkangi Perda tentang perparkiran di Kota Palembang, Jon Harno minta agar dinas terkait melakukan sosialisasi mengenai tarif parkir sesuai dengan Perda.

[Para Pimpinan Forum Kordinasi Perangkat Daerah dan pejabat Pemerintah Kota Palembang]
Fraksi PKB melalui juru bicaranya Hj Nurhilia, minta agar Walikota menerapkan sistem pemerintahan Good Government untuk menjadi ruh dalam peningkatan kinerja aparatur, selain itu Pemerintah Kota juga harus tegas terhadap oknum-oknum, agar pembangunan berjalan, dan kepada pengusaha yang melanggar aturan perizinan agar diberikan sanksi.

[Kepala Dinas, Badan dan Pejabat BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang]
Sementara itu Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Mareta Zulkendari minta agar kinerja Satpol PP lebih di tingkatkan. Karena salah satu tugas dari Pol PP adalah menegakkan Perda, sehingga peran pengawasan dari Satpol PP diperlukan, seperti dalam penertiban para pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir yang mulai semberut.

[Para staf ahli dan kepala bagian di Pemerintah Kota palembang]
Fraksi Keadilan Persatuan melalui juru bicaranya Adi Apriliansyah minta agar Walikota Palembang dalam membuat program kerja agar disesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Program Jangka Menengah yang sudah di sahkan oleh DPRD Kota Palembang.

Dan Hidayat Comsu juru bicara Fraksi Hanura, Amanat Bulan Bintang, minta Walikota Palembang agar mengevaluasi kinerja dinas yang tidak dapat mencapai target retribusi pendapatan asli daerah, serta agar Walikota Palembang melakukan audit terhadap PDAM Tirta Musi yang melaksana program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dari tahun 2014-2016 dalam pemasangan jalur distribusi air bersih.

 

print