Gelar Aksi Demo, Mahasiswa Kikim Area Terima Perlakuan Refresif

0
51

A Yudiansyah

[Mahasiswa KMKA saat bersitegang bersama aparat dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat – foto A Yudiansyah beritasebelas]
beritasebelas.com,Lahat – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Kikim Area (KMKA) Lahat, kembali menggelar aksi demo. Demo yang sempat diwarnai bersitegang antara mahasiswa dan aparat Kepolisian ini, dilakukan di halaman gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Rabu, 2 Mei 2018.

Dalam orasinya, puluhan mahasiswa menuntut Kepala Dinas Pendidikan Lahat, agar segera menghapus kebijakan pungutan berkedok sumbangan yang terjadi dikalangan SD,SMP Kikim Area.

Saat melakukan orasi, tidak ada satu pun pejabat dari Diknas yang keluar untuk menanggapi tuntutan mereka. Mahasiswa mencoba menggedor agar dibukakan pintu. Namun bukan pelayanan dari pejabat setempat yang mereka dapat, malah salah satu pejabat Dinas Pendidikan, Cholmin keluar dengan nada marah dan membentak mahasiswa yang kemudian langsung diikuti oleh sebagian aparat Kepolisian dan Satpam yang langsung bersikap represif dan ingin membubarkan mahasiswa.

“Pak Cholmin dan sebagian aparat serta pegawai memarahi kami dan bahkan ada yang mendorong kami, terus masuk kembali tanpa memberikan jawaban atas tuntutan yang kami sampaikan,” terang koordinator aksi, Sundan Wijaya.

Tuntutan kami ada tiga point, tambah Sundan, agar kiranya Kepala Dinas Pendidikan Lahat dapat segera nonaktifkan pemberlakuan pungutan yang berkedok sumbangan pada satuan pendidikan dasar (SD,SMP), dengan menarik dan menghapuskan Peraturan Bupati  nomor 42 tahun 2017. Kemudian segera mengembalikan  sepenuhnya kepada peserta didik/orang tua/wali murid bagi yang telah memberikan uang santunan.

“Dan yang ketiga, agar Kadisdik Lahat menindak tegas secara aturan yang berlaku, bagi kepala sekolah yang tidak, segera menonaktifkan dan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh wali murid kepada pihak sekolah,” jelasnya.

Sundan juga menambahkan, jika pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor  44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Adanya Peraturan Bupati  nomor 42 tahun 2017 yang memayungi pemberlakuan sumbangan ini pun bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

“Yang kita sampaikan ini bukan tidak berdasar aturan, itu semua sudah sesuai aturan, bahwa kalaupun adanya sumbangan itu tidak ada ketentuan nominal, mengikat dan batas waktu,” tegas Sundan.

Setelah usai aksi di Dinas Pendidikan, KMKA melanjutkan aksi di DPRD dan Kantor Bupati, dihadapan Asisten 3 dan awak media, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lahat  Sutoko, melalui Sekretaris Dinas Cholmin mengungkapkan bahwa sebelumnya telah tiga kali melalukan pertemuan dengan para mahasiswa terkait tuntutan mereka untuk dihapuskannya peraturan bupati dan pungutan di sekolah.

“Perbup nya tidak salah, tapi memang pelaksanaannya yang masih belum dipahami pihak sekolah dan masyarakat,” ujar Cholmin.

Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikannya kepada para kepala sekolah terkait tidak boleh mengambil pungutan. Namun bila sumbangan dari komite sebagai bentuk partisipasi masyarakat kepada sekolah tentu boleh.

“Selesai ujian SD, kita akan sidak sekolah-sekolah yang ada, apabila terbukti salah, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan,” jelas Cholmin.

Namun pernyataan ini ditanggapi antipati oleh mahasiswa, mereka menuntut agar sidak dilakukan secepatnya, jangan menunggu sampai ujian SD selesai.

“Jelas kami menolak kenapa harus ada penundaan. Kan bisa dilakukan besok dengan jumlah pegawai dinas pendidikan yang cukup banyak,” pungkas Sundan.

print