Goodbye, Komisioner Bawaslu Yang Sudah Dilaporkan ke DKPP

0
374

Bagus

[Dr Bambang salah satu TimSel Bawaslu Provinsi Sumsel saat membuka Sosialisasi Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota – foto: Bagus beritasebelas]
beritasebelas.com, Baturaja  – Bagi anda yang berminat menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di level kabupaten/kota, terutama untuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), silahkan coba peruntungan dengan ikut mendaftar.

Sebab, peluang bagi new comer alias pendatang baru untuk menjadi Komisioner Bawaslu kabupaten/kota periode 2018-2023, sangat terbuka lebar. Dalam artian punya peluang besar menggeser posisi komisioner Bawaslu existing (incumbent).

Apalagi, jika para Komisioner Bawaslu existing dimaksud, pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dalam hal ini, karir mereka bisa dikatakan langsung tamat. Alias sulit bisa kembali eksis menjadi anggota Bawaslu.

Sinyal itu diutarakan M Fadilah, salah seorang Timsel Bawaslu Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan, usai memberi materi pada acara sosialisasi rekrutmen Komisioner Bawaslu kabupaten dan kota yang digelar Timsel Wilayah I dan II di Kampus Universitas Baturaja (Unbara), Senin 25 Juni 2018.

“Ya, semua track record atau rekam jejak existing (Komisoner Bawaslu Incumbent), itu jadi pertimbangan. Mulai dari kebijakan, ataupun gejolak, termasuk jika terlibat korupsi. Dan kalau jejak rekamnya sudah pernah dilaporkan ke DKPP, Ya Selesai!,” tegas Fadilah.

Penegasan itu dibeberkan Fadilah, berkaitan dengan paparannya mengenai jiwa integritas yang wajib dimiliki bagi setiap calon pendaftar anggota Bawaslu kabupaten/kota. Dimana jiwa integritas ini menurut dia, erat kaitannya dengan kejujuran dan tanggungjawab. Sehingga, jika Komisoner Bawaslu sudah pernah dilaporkan ke DKPP, artinya integritas mereka sudah dipertanyakan.

“Jadi untuk komisioner incumbent, track recordnya terekam. Dan jadi bahan, apakah mereka berintegritas atau tidak. Kalau kebijakan atau apapun itu yang kemudian menimbulkan gejolak, tentu sudah jadi bahan. Apalagi jika tidak sesuai aturan Bawaslu,” tegasnya.

Bagaimana dengan new comer atau pendatang baru? Barometer jiwa integritas bagi calon pendaftar yang baru, menurut Fadilah, tolak ukurnya dapat dilihat dari tes psikologi.

“Kalau hanya pertanyaan formalitas, tentu sifat kejelekannya agak tertutup. Tapi kalau dengan tes psikologi, akan menunjukkkan apakah nanti seseorang itu berintegritas atau tidak,” jelasnya.

Nah, yang ngetes psikologi ini, kata dia, Bawaslu RI yang langsung menangani. Yang mana, Bawaslu RI berkemungkinan akan menggandeng Polri untuk menguji integritas.

“Bagi yang lulus CAT dan Psikologi, mereka akan membuat karya tulis. Itu juga akan diuji. Disitu akan terlihat, mereka nanti nulis apa dan ngomong apa,” sebutnya.

Timsel Bawaslu Wilayah II, Dr Bambang Sulistyo menambahkan, bahwa benar, ada kata jujur yang melekat dengan jiwa integritas. Soal barometer apa yang dipakai Timsel untuk menguji integritas sang calon, setidaknya kata Bambang, dapat terlihat melalui tahapan yang dilalui.

Misalnya, jika ada calon peserta yang berijazah S1, pastinya itu akan diikuti dengan ijazah yang legal. Kalau palsu, sudah tentu berbau tidak berintegritas. Intinya, ditegaskan Bambang, dari semua tahapan nanti yang akan diikuti peserta nanti, akan tergambar integritas seseorang.

“Yakinlah, kami Timsel akan bersikap netral. Apalagi 80 persen dari kami (Timsel) ini adalah kalangan akademisi, kami akan bekerja secara objektif dalam proses penilaian ini,” tandasnya.

print