Habiskan Anggaran Yang Tidak Jelas

0
10

Yudiansyah

beritasebelas.com,Palembang – Banyak yang salah tidak hanya pembuatan toilet Balai Kota yang memakan anggaran fantastis, beberapa pekerjaan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, cukup mendapat perhatian pihak tertentu.

Kali ini, Deputi MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ir Ferry Kurniawan meminta pihak aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pekerjaan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan pekerjaan pemasangan sekat ruangan humas dan pembangunan yang dilaksanakan.

Dari pantauan pihaknya, tidak terlihat pekerjaan yang dilaksanakan Bagian Umum tersebut. Dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang, nampak dianggarkan sebesar Rp 30 juta, untuk pemasangan sekat ruangan Humas dan Pembangunan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018.

“Mungkin nilainya kecil, tapi saya tidak melihat dimana sekat yang dibangun,” ungkapnya.

Feri berharap Sekretaris Daerah yang baru serius dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Bagian Umum. Karena, ia menduga cukup banyak pelaksanaan penganggaran yang dilaksanakan diruang lingkup Sekretariat Daerah Kota Palembang tersebut, telah terjadi praktik korupsi, pada beberapa pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi maupun pengadaan yang dilaksanakan.

Tidak hanya penganggaran pembuatan toilet sebesar Rp 100 juta, ada juga belanja nampan kantor Rp 20 juta, belanja toples Rp 25 juta, belanja tea set Rp 25 juta dan beberapa belanja lain yang dilaksanakan, yang terindikasi terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan negara.

“Segera libatkan pihak hukum untuk menyelidiki ini. Meski nilainya kecil, hal ini dapat mencederai salah satu Visi Walikota Palembang, yang ingin menciptakan sistem pemerintahan yang bersih,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Rusmeidy mengaku jika pekerjaan tersebut tidak terlaksana dan anggarannya telah dikembalikan.

“Kegiatan tersebut tidak terlaksana dan anggaran dikembalikan ke kas daerah,” sampainya via pesan singkat.

Sedangkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hoyin Rizmu mengaku, jika tidak ada pengembalian anggaran  terkait tidak terlaksananya pekerjaan pembangunan sekat ruangan Humas dan Pembangunan.

“Jika memang ada pembatalan, meskinya kami tau, karena kami yang membuat surat pembatalan tersebut,” ungkapnya.

Hoyin menerangkan, untuk mekanisme pembatalan maupun penggeseran anggaran yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak bisa serta merta dibatalkan.

“Misalkan satu kode rekening, itu cukup Walikota, itupun tetap harus kami yang buat suratnya. Contohnya, beli ban mobil jadi ban motor, itu cukup izin pak Wali. Tapi jika berubah uraian kegiatan, misalnya beli ban motor diganti beli alat tulis kantor, maka itu harus ada persetujuan dewan,” terangnya.

Sejauh ini, sambung Hoyin, pihaknya tidak menerima adanya usulan terkait pembatalan seperti yang disampaikan. Artinya, sampai saat ini proyek tersebut harus tetap ada.

“Jika tidak dilaksanakan bisa, tapi proyek itu tetap ada. Jika memang mau melakukan pergeseran, itu bisa dilakukan ABT (APBD Perubahan). Tapi coba cek lagi dianggaran Bagian Umum, jika memang ada itu tidak bisa mereka membatalkan, karena yang bisa melakukan itu kami,” singkatnya.

print