Hapus Sekolah Unggulan, Dinas Pendidikan Palembang Keluarkan Kebijakan Ini

0
32

Arto

[Suasana rapat tahunan dan musyawarah kerja Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di aula Dinas Pendidikan Sumatera Selatan – foto Arto beritasebelas]
beritasebelas.com,Palembang – Berubahnya regulasi terkait aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini akan berdampak pada pemerataan sekolah swasta.

Hal ini dikarenakan sekolah negeri tidak bisa lagi leluasa menerima siswa kecuali yang berada di dalam zona wilayahnya dan menghapus status sekolah unggulan agar tak jadi penumpukan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan, saat ini pemerintah sudah membuat aturan terkait zonasi ini.

“Aturannya jelas, sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 bahwa mulai SD sampai SMP sudah harus zonasi tahun ini,” ujarnya dalam rapat tahunan dan musyawarah kerja Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di aula Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Rabu 9 Mei 2018.

Tentu saja adanya regulasi ini bisa memberikan peluang bagi sekolah swasta untuk menjaring siswa dari manapun.

“Namun tetap saja diingat, sekolah swasta harus berunding membatasi diri dalam PPDB. Jangan sampai banyak secara kuantitas tapi kulitas tidak baik,” tegasnya.

Adanya sistem zonasi ini bertujuan agar anak-anak yang berada di dekat sekolah bisa terakomodir. Nanti yang namanya label sekolah unggulan akan tergusur dengan sendirinya.

“Makanya kami sengaja bangun SD dua lantai agar penataan ruang bisa lebih baik. Saat ini beberapa SD sudah clear, bangunannya bentuk U,” jelasnya.

Terkait sistem zonasi ini, menurutnya bisa membantu sekolah swasta. Karena selain dari calon siswa yang berada di dalam zonasi, ada jatah 5 persen untuk lintas rayon dengan catatan untuk yang berprestasi.

“Saat ini ank kecil pun sudah mengerti mana sekolah yang bagus untuknya. Yang penting tingkatkan sarana dn prasarana juga mutu sekolah masing-masing,”jelasnya.

print