Integritas Leo, Calon Anggota Bawaslu Dilaporkan Ke Pansel Sumatera Selatan

0
118

Yudi

beritasebelas.com,Palembang – Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/Timsel/Bawaslu-Prov.SS/Vlll/2017, Tentang Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi Tahap 1 Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pertanggal 15 Agustus Tahun 2017,  mendapat tanggapan dari masyarakat.

Ferry warga Buay Madang OKU Timur  yang memasukan laporan hari ini,  Senin 21 Agustus 2017 mengatakan tanggapan ini berupa masukan ke Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, tentang rekam jejak Calon Anggota Bawaslu Sumatera Selatan yang tengah mengikuti tahapan seleksi penerimaan.  Tanggapan ini berupa laporan atas pelanggaran dan dan sanksi yang diberikan kepada Leo Budi Rachmadi,  SE anggota Komisi Pemilihan Umum OKU Timur,  pada saat kejadian.

“Dari keputusan tersebut, kami sebagai warga masyarakat yang peduli pemilu bersih di  Sumsel menanggapi akan kredibilitas para calon anggota Bawaslu Sumsel yang kami anggap sangat diragukan, karena diduga banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh  calon atas nama Leo Budi Rachmadi SE, tidak layak dan tidak pantas dijadikan Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan,” jelasnya usai memasukan pengaduan.

Leo Budi Rachmadi SE,  menurut Ferry pria yang lahir di OKU,  14 Agustus 1974 saat ini masih bekerja sebagai Anggota/Ketua KPU OKU Timur Terbukti telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu yang berdasarkan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 14 September 2015 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selata Nomor 162/KPTS/ KPU.006/lX/2015 dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu yang mencakup penyimpangan terhadap tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PTLN, KPTS/KPTSLN dengan demikian Saudara Leo Budi Rahmadi, SE secara sah dan meyakinkan dinyatakan tidak patut dan tidak pantas lagi mencalonkan diri, apalagi menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait pelanggaran Undang-Undang dan syarat sebagai calon penyelenggara pemilu.

“Sebagai tindak lanjut pengaduan dugaan Pelangaran Pemilukada Kabupaten OKU Timur tahun 2015, Bawaslu Republik Indonesia pernah mengeluarkan surat nomor 0068/k.BawasIu/PM.06/Il/2016 bahwa KPU OKU Timur, dalam hal ini Leo Budi Rahmadi untuk diproses dengan diteruskan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegas Ferry.

Mendukung laporannya, Fery membeberkan Bukti-Bukti berupa

Keputusan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa KPU OKU Timur (Leo Budi Rahmadi) TERBUKTI melakukan pelangaran Administrasi dengan Laporan surat keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 162/KPTS/ KPU.006/lX/2015. Dan diberikan sanksi Peringatan Tertulis.

Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di kelurakan KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Nomor 163/KPU.Prov.006/IX/2015. Juga terbukti dan kepada Ketua dan Anggota KPU termasuk Saudara Leo Budi Rachmadi diberikan Sanksi Tertulis.

SK ini ditanda tangani lima anggota KPU Sumatera Selatan tanggal 14 dan 15 September 2015.

Surat Bawaslu RI 0068/k.Bawaslu/PM.06/II/2016 tanggal 8 maret 2016 tentang tentang instruksi penerusan tindak lanjut pelanggaran Pemilukada Kabupten OKU Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan segera melaporkan kepada Bawaslu RI dalam kesempatan pertama atas laporan tersebut.

Selanjutnya Ferry menyampaikan bahwa Saudara Leo Budi Rahmadi, SE tidak patut dan tidak pantas sebagai penyelenggara Pemilu, karena secara hukum yang bersangkutan telah melanggar peruturan perundang undangan.

Selanjutnya Ferry menyampaikan bahwa Saudara Leo Budi Rahmadi, SE tidak patut dan tidak pantas sebagai penyelenggara Pemilu, karena secara hukum yang bersangkutan telah melanggar peruturan perundang undangan.

“Kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Rl, kami minta untuk menolak dan menggugurkan Saudara Leo Budi Rahmadi sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2022,” tegasnya.

Sedangkan, Hasanuddin Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten OKU Timur, ketika diminta keterangan membenarkan apa yang disampaikan Ferry.  Melalui telepon selular Hasananuddin membenarkan laporan tersebut.

“Pelanggaran tersebut saat pemilihan Bupati OKU Timur.  Dimana Saudara Leo menerima berkas yang belum lengkap dan melanggar tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan. Rekomendasi Bawaslu RI harusnya dibawa ke DKPP namun kami Panwas OKU Timur tidak bisa mengawal, karena sifatnya ad hoc bubar selesai tahapan Pilkada, “beber Hasanuddin.

Hasanuddin pun menambahkan jika Saudara Leo selain melanggar tahapan Pilkada juga melakukan pelanggaran lain. yakni mencetak surat suara tidak berdasarkan aturan.

“Harusnya surat di cetak sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditambah tidak lebih dari 2% dari DPT,  namun saudara Leo sebagai Ketua KPU OKU Timur mencetak lebih dari ketentuan yang berlaku.  Namun sekali lagi, karena sifat Panwas Ad hoc kami tidak bisa mengawal kasus ini, tutupnya.

Kasubag Administrasi Bawaslu Sumatera Selatan Tri Effendi, membenarkan jika ada pengaduan dari masyarakat OKU Timur terhadap salah satu Calon Bawaslu Sumatera Selatan yang tengah mengikuti tes.

“Iya bener ada pengaduan ditujukan kepada Calon Bawaslu Sumsel yang saat ini masih menjabat KPU OKUT, dan isinya kami tidak mengetahui. Pengaduan ini akan disampaikan ke Panitia Seleksi Bawaslu Sumsel,”singkatnya

print