Kadisdik Palembang Ancam Sekolah Tak Ada Jual Beli Kursi di PPDB

0
21

Arto

[Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto usai memantau pembangunan masjid di Kompleks Disdik Palembang – foto Arto beritasebelas]

beritasebelas.com,Palembang – Jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan, 30% dari total kuota setiap sekokah wajib terima siswa di lingkungan sekolah masing-masing.

Dijelaskannya, dalam aturan sistem zonasi SMP 2018 Kota Palembang tidak bisa menerapkan sistem zonasi secara penuh dimana setiap siswa yang berada di sekitar sekolah akan diterima semua. Namun, pihaknya telah melaporkan kepada pihak kemeterian jika menerapkan sistem zonasi sebesar 30% saja.

“Jadi kuota 30% dari total daya tampung wajib diisi siswa yang  tinggal didekat sekokah. Terserah mau anak tukang becak, anak anak pejabat jika dekat sekolah wajib diterima dengan daya tampung 30% itu,” tegas Zulinto disela-sela pemantauan pembangunan masjid di area Disdik Palembang, Senin 4 Juni 2018.

Diungkapkannya, 60% sisanya akan diisi siswa diluar zonasi dengan sistem menggabungkan nilai dengan rumus nilai Ujian Sekolah Berstansar Nasional (USBN) dikali tiga ditambah 2 kali nilai rata-rata rapot dan dibagi lima. Bagi nilai rata-rata dari hasil tersebutlah yang dirankingkan dan akan diterima sesuai kuota 60% yang tersedia.

“Untuk 10% sisanya disediakan bagi siawa yang berprestasi, baik prestasi bidang karate, juara ngaji tingkat provinsi dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan sertifikat,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan PPDB SMPN 2018 sendiri, tambahnya, akan dilakukan pada 6-9 Juni 2018 di sekolah masing-masing.  Dia mengingatkan, calon siswa tidak perlu membawa print out google map, namun proses google map akan dilakukan pihak sekolah untuk mengetahui jarak dari rumah ke sekolah apakah masuk zonasi atau tidak.

“Kita tegaskan, tidak ada jual beli map dan sebagainya. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada pungutan awal tahun, komite tidak boleh pungut  uang sumbangan di awal tahun dan anak tidak mampu tetap tidak boleh bayar. Kalau ada sskolah yang berani melakukan kecurangan, akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

print