Kartini di Pentas Demokrasi

0
64

Prasetyo Nugraha

beritasebelas.com – Raden Ajeng Kartini adalah bagian dari sejarah dalam keikutsertaan perempuan Indonesia diberbagai bidang kehidupan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Raden Ajeng Kartini sangat diharumkan namanya terlihat dari tanggal lahirnya 21 April selalu diperingati oleh berbagai kalangan, bukan hanya perempuan tapi laki-laki pun ikut serta dalam memperingati hari tersebut sebagai hari pergerakan kaum perempuan.

Dalam alam demokrasi kekinian keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik mutlak diperlukan, sehingga keberadaannya di pentas kontestasi pun mutlak diharuskan.  keharusannya merupakan sebuah materi yang mesti menjadi diakletika histori sebagai gerak maju sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang dulu pernah dipelopori R.A Kartini.

Namun kenyataan gerak sejarah masih berjalan lamban dengan diejawantahkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 yang masih “sepi” perempuan. Demikian disebabkan, karena ruang publik memberikan kecendrungan porsi lebih besar kepada laki-laki, akibatnya penyempitan akses menjadi hambatan perempuan untuk berada di pentas demokrasi tersebut.

Perlu disepakati bahwa pada dasarnya demokrasi yang kita anut tidak berjenis kelamin dan keikutsertaan perempuan dalam kontestasi pure merupakan manifestasi pemenuhan hak sebagai warganegara, tetapi bangunan sistem politik yang ada dikonstruksi secara patriarki dengan kata lain budaya politik di Indonesia cenderung belum berpihak dengan perempuan.

Peta Perempuan dalam Pilkada

Dalam teori Cheris Kramarae (1981), Muted Group Theory, salah satu kajian teori media yang bisa dijadikan alasan mengapa perempuan seolah dibatasi partisipasinya dalam bidang politik.  Kramarea berasumsi bahwa perempuan memiliki pengalaman dan aktivitas yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan inilah yang dijadikan alasan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk bisa berkonstribusi di bidang politik.

Oleh karena itu pada teori ini diyakini bahwa perempuan menjadi kaum yang subordinat, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, karena kata-kata dan norma yang mereka gunakan telah diformulasi oleh kelompok laki-laki yang dominan.

Titi Anggraini (Perludem) dalam penelitiannya pada tiap pelaksanaan Pilkada yang digelar secara serentak pada 2015 dan 2017, mendapati kurang dari sepuluh persen keterlibatan perempuan dengan persentase 7,47% pada Pilkada 2015, dan 7,17% pada Pilkada 2017.

Sedangkan statistik gender pada Pilkada 2018 terdapat 517 calon kepala daerah dari laki-laki, sementara 49 calon kepala dari perempuan. Adapun calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 514 orang dan perempuan 52 orang. Dengan demikian total calon kepala dan wakil kepala daerah berjumlah 1.031 dari laki-laki dan 101 dari perempuan, artinya perempuan yang ikut kompetisi politik dalam Pilkada serentak 2018 masih tetap kurang dari sepuluh persen.

Sementara itu 10 perhelatan Pilkada yang digelar serentak di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 4 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 5 pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdapat hanya 4 orang perempuan dari 74 calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlaga di Sumatera Selatan.

Perempuan dan Hak Politiknya

Minimnya persentase pencalonan perempuan tidak bisa dilepaskan dari tidak adanya kebijakan yang  secara khusus mangatur dan mendorong perempuan menduduki jabatan-jabatan eksekutif, seperti halnya kepala daerah. Politik di negeri ini masih tampak belum terlalu bersahabat dengan perempuan, perempuan dalam pentas demokrasi  sering kali hanya dijadikan pelengkap, pemanis dan dimobilisasi untuk mendulang suara kemenangan salah satu partai atau pasangan calon dengan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau isu perempuan itu sendiri.

Padahal keberadaan perempuan yang memiliki perspektif perempuan sebagai kepala daerah merupakan salah satu strategi bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil. Contoh sederhana adalah kenaikkan sembako, dengan naiknya harga sembako maka perempuan lah yang paling khawatir dengan alasan stabilitas keuangan, kecukupan sandang dan pangan serta asupan gizi keluarga yang dapat mengancam pertumbuhan dan masa depan anak.

Demikian merupakan keistimewaan khusus bagi perempuan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri, karena pengalaman hidup dan kondisi biologisnya. Sensitifitas dan rasa empati ini sangat bagus untuk mengimbangi kepemimpinan patriarki dengan kecenderungan memaknai politik hanya untuk memenuhi hal-hal yang kolosal, pembangunan infrastruktur, pertahanan, perluasan ekspansi dan eksploitasi ekonomi dan larut dalam persaingan politik, sehingga seringkali melupakan hal-hal yang bersifat keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan

Patriarki telah menjadi habitus, semacam tabiat kolektif yang terbentuk dari alam bawah sadar dalam masa yang sangat lama, baik dari zaman feodal, kolonial, hingga Orde Baru yang menjadikan dan memposisikan perempuan sebagai kelompok yang tersubordinasi.

Sangat ironi, tetapi itulah realita politis yang harus dilalui dengan wajah optimis. Dari optimisme diatas menunjukkan partisipasi dan keikutsertaan perempuan dalam politik dapat ditingkatkan apabila kita bisa mengubah paradigma dan perilaku partai politik jadi lebih terbuka terhadap kelompok perempuan.

Political will partai politik harus didorong. Dengan adanya kehendak politik, cita-cita dan perjuangan R.A Kartini dalam memajukan kaumnya, menuntut persamaan hak, melawan ekploitasi, penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dapat diwujudkan.

Begitu juga dalam konteks perhelatan Pilkada, dengan political will dapat diwujudkannya, contoh Pertama regulasi, untuk menghadirkan perempuan menjadi kepala maupun wakil kepala daerah bisa ditempuh melalui dua jalur yaitu partai politik atau perseorangan. Untuk sampai kepada itu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan pencalonan, dan regulasi harus dibuat semata-mata untuk menjamin dan mempermudah keberadaan perempuan di pentas demokrasi tersebut.

Kedua edukasi dan kaderisasi, budaya atau pandangan stereotip terhadap kemampuan memimpin perempuan dengan mudah terkikis dengan menjadikan perempuan mahir dibidang politik melalui pendidikan dan pelatihan politik bagi kaum perempuan di satu sisi. Dan secara internal juga partai secara khusus membuat kaderisasi bagi kaum perempuan untuk dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan pasa sisi lainnya.

Penutup

Pilkada merupakan ruang strategis menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Masih cukup waktu bagi 101 perempuan di seluruh penjuru Indonesia dan 4 perempuan khusunya di Sumatera Selatan untuk memantapkan program dan isu strategis perempuan, sehingga pada saat hari pemilihan tiba perempuan benar-benar layak mewakili perempuan.

Keberadaan Kartini di pentas demokrasi 2018 sangatlah berat, dahulu perjuangan kaum perempuan hanya menuntut persamaan hak, sedangkan perjuangan kaum perempuan sekarang adalah pembuktian kelayakan atas persamaan hak.

Belum ada pembuktian kongkrit perempuan lebih baik memimpin ketimbang laki-laki, namun politik perempuan sesungguhnya bukan hanya persoalan pencarian kekuasaan semata, melainkan merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik. Dan diatas semua itu, perempuan sebagai warga negara punya hak untuk melakukan perbaikan untuk bangsanya, kaumnya dan daerahnya.

print