Kasi Intel Kejari Lahat Bantah Adanya Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten

0
162
[Kasi Intel Kejari Lahat, Imanuel Ginting SH – foto A Yudiansyah beritasebelas]

A Yudiansyah

beritasebelas.com,Lahat – Dalam upayanya menegakkan hukum di Kabupaten Lahat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lahat, Bani Imanuel Ginting SH, membantah pernyataan yang dikeluarkan Asisten I Pemerintah Kabupaten Lahat yang menyatakan telah melakukan koordinasi terkait laporan masuk di Kejaksaan Negeri Lahat, atas dugaan pelanggaran terhadap pengangkatan Dirut PDAM Lahat yang melanggar aturan perundang-undangan.

Pengangkatan Dirut PDAM ini diduga telah mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 pasal 35 tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada huruf H, usia paling tinggi 35 tahun.

Untuk dipasal 57, hurup J, tidak pernah terpidana yang merugikan negara. Sedangkan Cholil sendiri pernah dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Perkara korupsi pembangunan tembok penahan Sungai Lematang. Ketika Cholil menjabat Kepala BPBD Lahat.

Sedangkan untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2007, tentang organ kepegawaian perusahaan daerah air minum. Pasal 4 ayat 1 huruf F dengan jelas menuliskan, calon Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah. Sedangkan Cholil sendiri merupakan kakak kandung Bupati Lahat.

“Koordinasi apa yang dimaksud, ? kami tidak mau ada kongkalikong,” tegas Ginting Kamis 15 November 2018.

Pernyataan Ramsi tidak dimengerti oleh Kasi Intel Kejari Lahat ini, dikeluarkanya saat dirinya menemui Peserta Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Lahat (AMPL), di karenakan Sekda Lahat tidak mau menemui peserta aksi dengan alasan ada tamu penting.

“Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lahat terkait laporan terhadap Bupati Lahat,” dengan suara jelas kata Ramsi kepada masa aksi.

Sedangkan  Koordinator Aksi Syeh mengatakan, saat mempertanyakan dengan Kasi Intel Koordinasi, apa yang di katakan Ramsi Asisten I Bupati Lahat, merasa aneh dan menimbulkan pertanyaan, sebab koordinasi yang dinyatakan Ramsi seolah-olah ada indikasi KKN antara Kejaksaan dan Pemda.

“Kami masyarakat awam tidak mengerti atas penyataan tentang koordinasi yang di katakan bapak Ramsi, sebab setau kami pihak Kejaksaan saja tidak pernah berkoordinasi dengan kami yang melaporkan, tapi malah berkoordinasi dengan terlapor. Ini jelas menjadi tanda tanya besar bagi kita semua,” pungkasnya.

print