KPU dan Panwaslu Palembang Berikan Keterangan

0
51
[Kuasa Hukum KPU Kota Palembang]

Yudiansyah

beritasebelas.com,Palembang – Mahkamah Konstitusi,  kembali menggelar sidang perkara dengan nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018. Terkait gugatan hasil perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Selasa 31 Juli 2018.

Sidang  diketuai Majelis Hakim Arief Hidayat, dengan anggota Suhartoyo dan Mari digelar digedung Mahkamah Konstitusi RI  Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi  mendengarkan jawaban termohon,  yakni KPU Palembang dan  Panwaslu Palembang serta pihak terkait Paslon Walikota H Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda dalam gugatan Paslon no urut dua.

Dalam sidang lanjutan ini, Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menjelaskan bahwa permohonan pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran money politik dan terkait keterlibatan aparatur sipil negara, namun penggugat tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara masing-masing calon.

“Berdasarkan pasal 156 ayat (1) juncto pasal 157 ayat (4) menyatakan bahwa MK hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan hasil perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan,”terang Sofhuan Yusfiansyah.

Karena tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut diterangkannya, maka permohonan pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

“Untuk itulah, Kami selaku kuasa hukum KPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Palembang nomor : 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan hasil perhitungan suara Pilwako Palembang dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pilwako Palembang dengan perolehan pasangan Harfit  351.240, psangan Sarimuda-Rozak 286.027, pasangan Akhor 28.921 dan Pasangan Musi 90.968 dengan total suara sah 757.156,” jelasnya.

Sedangkan Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin dalam keterangannya,  mengatakan,  KPU telah memberikan keterangan apa yang diminta oleh majelis hakim atas perkara gugatan oleh paslon nomor urut dua.

“Semua yang digugat oleh Paslon nomor urut dua tentang TSM money Politik,  berdasarkan keterangan pengugat hanya mengatakan katanya, semua tidak berdasarkan bukti,”ujarnya.

Ia menambahkan,  KPU sudah bekerja dengan betul.

“Sebagai termohon kita telah menjawab apa yang digugat, “singkatnya.

print