Lahan 2,5 Hektar Ditimbun Tanpa Izin

0
11

Trie

beritasebelas.com,Palembang – Berdasarkan hasil rapat Komisi III DPRD Palembang bersama Dinas PU PR, DLHK, BPM PTSP, Camat dan Lurah, terkait timbunan seluas 2,5 hektar tanpa dilengkapi izin, di Komplek Taman Kenten Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III, disepakati operasionalnya dihentikan sampai semua perizinan dilengkapi pengembang.

Sekretaris Komisi III, Ali Syaban mengatakan, pihaknya kecewa dengan pengembang nakal yang tidak taat aturan. Harusnya, setiap mempunyai rencana untuk melakukan sebuah pembangunan, pengembang sudah terlebih dahulu melengkapi perizinan. Sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

[Lokasi lahan yang di timbun diduga tanpa izin – Foto Trie beritasebelas]
Menurutnya, pihaknya sangat merespon positif berbagai pembangunan yang ada di metropolis. Tapi, harus tetap sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Penimbunan ini, tidak ada izin sama sekali pada dinas terkait, seperti BPM BPTSP, PU PR, DLHK, Kecamatan maupun Kelurahan. Harusnya izin ini jadi yang utama, hasil rapat menyimpulkan untuk tidak ada operasional dilokasi timbunan sampai semua perizinan dilengkapi oleh pengembang,”katanya, Senin 4 Desember 2017.

Ali menyebutkan, penimbunan itu dilakukan pengembang, untuk membuat perumahan. Atas laporan masyarakat, sambungnya, pihak Kecamatan sudah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sampai 3 kali untuk melengkapi izin.

“Kami tegaskan jangan ada kegiatan apapun sebelum izin keluar,”katanya.

Sedangkan Camat Ilir Timur III, Muflih mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya pendekatan secara persuasif. Tapi tidak ada hasil, sehingga ia melayangkan SP sampai 3 kali.

“Kami sudah mengeluarkan  SP 3, pengawasan akan tetap dilakukan. Terkait izinnya tidak akan dihambat kalau sesuai aturan. Kami minta pengembang juga konsultasi dengan Komisi III,” ujarnya.

Sedangkan, wakil pemilik lahan atau pengembang, Elvis mengatakan, persoalan itu hanya kesalahpahaman saja. Karena, menurutnya ia sudah mempercayakan pengurusan izin kepada Ketua RT setempat. Tapi ternyata tidak berjalan.

“Tidak ada keluhan warga. Yang melapor ke DPRD Palembang itu adalah Lurah. Itu akan dibangun perumahan menengah keatas. Sekarang Izinnya sudah kita proses,” pungkasnya.

print