Lima Komisioner KPU Palembang Dituntut Bersalah, Ini Bunyi Tuntutan Jaksa

0
3

Haris

beritasebelas.comPalembang – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa perbuatan kelima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan hak pilih orang lain.

Untuk itu dalam surat tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis 11 Juli 2019, para terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Selain itu masing-masing terdakwa yakni Ketua KPU Palembang Eftiyani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili juga didenda sebesar Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan.

Menurut Jaksa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 510 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo pasal 55 KUHP. JPU Ursula Dewi menjelaskan, terdapat hal-hal yang memberatkan serta meringankan. Salah satu yang memberatkan, yakni ditemukannya ketidakcermatan dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 lalu.

“Para terdakwa terbukti tidak secara cermat saat melakukan verifikasi yang menentukan dilaksanakannya pemungutan suara lanjutan (PSL) atau tidak yang menyebabkan hilangkan hak pilih warga negara. Fakta persidangan dari saksi perbuatan, mereka (Komisioner KPU Palembang) terbukti sebagaimana yang didakwakan,” ujar dia.

Oleh karena itu pihaknya menuntut masing-masing para terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda sebesar Rp 10 juta, subsider 1 bulan penjara. Namun pihak penuntut umum pun mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tuntutan kepada terdakwa.

“Yang meringankannya lebih banyak. Salah satu yang meringankan yakni para terdakwa ini telah berperan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Palembang,” ungkap dia.

Menurut Ursula, pihaknya tidak menjerat para terdakwa dengan pasal 554 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena bersifat alternatif. Oleh karena itu pihak Jaksa memilih dakwaan yang langsung mengenai kepada terdakwa.

Sementara itu di persidangan Ketua Majelis Hakim Erma Suharti menuturkan, para terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman pidana penjara, apabila dalam waktu percobaan selama 1 tahun tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lainnya.

“Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum dan vonis pada Jumat 12 Juli 2019,” ujar Erma.

Meski dinyatakan terbukti bersalah oleh Jaksa, namun pengacara lima komisioner KPU Palembang tetap yakin kliennya tak bersalah.

“Kesimpulannya tidak terbukti, itu saja. Nanti akan dikemukakan alasan-asalan yuridisnya di nota pembelaan. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan nanti akan dipertimbangkan majelis hakim,” ujar Rusli Bastari, tim pengacara Komisioner KPU Palembang.

Dirinya menjelaskan, Jaksa telah membuktikan para komisioner telah menghilangkan hak pilih warga dalam persidangan tersebut, meski tuntutan hukuman percobaan. Pihaknya masih yakin bisa membebaskan Komisioner KPU Palembang dari segala tuntutan.

“Saya belum bisa berikan poinnya, nanti bocor. Namun intinya pembelaan kita, klien saya tidak bersalah. PPK yang tidak terkoordinasi seperti yang menjadi fakta persidangan akan masuk dalam pledoi,” ujar dia.

print