Lima Raperda Disetujui Pada Rapat Paripurna XLII

0
29

Advertorial

Lima panitia khusus (Pansus) yang dibentuk untuk membahas dan meneliti enam raperda yang diajukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akhirnya hanya menyetujui lima rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah baru Provinsi Sumatera Selatan. Persetujuan terhadap lima raperda tersebut setelah lima Pansus memberikan laporan atas pembahasan dan penelitian terhadap enam raperda yang pembahasannya dilakukan dari tanggal 13 Maret hingga 2 April 2018 dihadapan rapat paripurna XLII pembicaraan tingkat dua lanjutan pada sidang keempat, Selasa 3 April 2018 lalu.

[Juru bicara Pansus yang membahas dan meneliti raperda yang ajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan]
Enam raperda yang diteliti dan dibahas oleh Pansus tersebut yakni, Raperda tentang pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan oleh  juru bicara Pansus I, M Subhan, raperda tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah dikawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api dilaporkan oleh Ike Mayasari selaku juru bicaraPansus II.

Kemudian raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di bahas oleh Pansus III dan dilaporkan juru bicaranya Lindawaty Syarofi, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2010 tentang tugas belajar dan beasiswa di bahas oleh Pansus IV dan dilaporkan oleh H Gani Subit, dan raperda teantang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 teantang program sekolah gratis dibahas di Pansus V serta dilaporkan oleh juru bicaranya H Ardhani Awam.

[Sala satu juru bicara memberikan hasilan laporan kepada pimpinan rapat paripurna XLII]
Sedangkan satu rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh Pansus IV yakni raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah pertambangan dan energi menjadi perseroan terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang dalam pembahasannya masih diperlukan perpanjangan waktu pembahasan karena masih menunggu laporan keuangan secara detail dari perusahaan daerah pertambangan dan energi, serta harus dikonsultasikan kembali ke Kementerian Dalam Negeri, dan perubahan badan hukum ini, perlu direvisi kembali, karena raperda ini menyangkut peran pemerintah terhadap perusahaan tersebut.

[Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menandatangani nota kesepakatan persetujuan atas lima raperda]
Setelah disepakati dan mendapat persetujuan dari kelima Pansus, lima raperda yang dibahas oleh masing-masing Pansus di lakukan penandatangan kesepatan antara Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel dihadapan rapat paripurna ke XLII.

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan pembahasan enam raperda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

[Menyerahkan berkas nota kesepakatan]
Rapat paripurna XLII sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H Chairul S Matdiah, dan dihadiri oleh unsur pimpinan lainnya, yakni Plt Ketua DPRD Sumatera Selatan H Uzer Effendi, dan Wakil Ketua DPRD Muhammad Yansuri, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, Sekda Sumatera Selatan, para kepala organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
print