Mengakhiri Kisruh Agama-Negara

0
146

Prasetyo Nugraha

beritasebelas.com – Hampir semusim hujan tidak berhenti membanjiri negeri, gelombang pasang dari kebanyakan orang baik tua, muda, patria sampai ke pejabat dan elit negeri turut menyumbang goncangan yang menimbulkan retakan hingga berpotensi terjadi tsunami.

Tsunami besar yang bakal menerjang keutuhan negeri, dari pusat hingga pinggiran kuasa, menimbulkan enigma yang menggedor kesadaran, “Dari manakah semua ini bermula?.”

Jamak dipahami perkara kasus penodaan agama merupakan muasalnya. Kendati memang anggapan politis perkara ini dipaksakan, namun ketika kontestasi politik usai dan bahkan pihak penyelenggara telah menetapkan hasil pemilu justru anggapan demikian menunjukkan anomalinya

Diteras berbeda tampak karangan bunga dan balon merah putih menebar harap simpatik. Dan secara konvergen masih diteras yang sama menisbatkan ke Bhinnekaan, toleransi beragama dan malah Pancasila sebagai dasar negara turut dijadikan tema yang menambah gemuruh keadaan.

Parahnya dari aneka isu disajikan secara divergen tergantung selera kepentingan para sutradara di balik setiap layar kaca. Ajek ditampilkan berlawan dan bertolak belakang diantar stasiun satu dengan stasiun lainnya.

Namun, di ruang nyata kriminalisasi akan Ulama dan pembubaran “salah satu” ormas Islam menjadi keniscayaan yang hanya membuat retakan membesar di perut bumi ibu pertiwi yang sewaktu-waktu siap meledak.

Waspada adu domba

Sebenarnya, apa yang terjadi saat ini tidaklah tunggal tercerabut sendiri dari akar sejarah negeri ini, Indonesia kaya raya tidak halnya bersumber dari alamnya, melainkan juga pengalamannya. Pengalaman membuat tumbuh, dari merangkak dan berlaju menuju dalam tiap fasenya ke arah kemajuan. Namun semua itu mudah pupus, mustahil jika sejarah tidak dijadikan iktibar bagi negeri.

Pengalaman tahun 1965 misalnya meskilah dijadikan hujjah, pedoman dalam menuntun pembacaan dan pemecahan masalah yang dilematis dirasakan akhir-akhir ini. Dimafhumi bahwa dimana “Periodik” 1965 terdapat dua kutub yang saling dibenturkan, “Islamisme” dan “Komunisme”.

Kedua-duanya menempati posisi trending topics, diperbincangkan, diperdebatkan dan juga dipertentangkan. Upaya mempertentangkan dua kutub tersebut sangat berasa saat Islamisme dan Komunisme diklaim mengacam keutuhan NKRI.

Saling hujat dan serang antar dua kelompok tersebut juga tidak dapat terelakkan, adu domba yang begitu massif berhasil membelah negeri. Singkat cerita, pembubaran ormas dan parpol yang berbau “Islamisme” dan “Komunisme”  dianggap solusi. Dan parahnya lagi, banyak dari kalangan tokoh, anggota hingga walau  halya penganut paham antar keduanya dijebloskan ke jeruji bahkan tidak sedikit di antaranya dieksekusi mati.

Dibalik semua polemik dan konflik yang berseteru itu, masing-masing punya dilema tersendiri. Satu sisi tokoh yang nasionalis dianggap Komunis dan tokoh Islamis dituduh mengancam negeri pada sisi lainnya

Titik Cerah Penegakan Hukum

Histeria kebangkitan Islamisme dan Komunisime saat ini, yang dihubungkan dengan ancaman terhadap Pancasila. Tentu saja, situasi itu menggugah kita untuk menggali kembali khazanah negeri sendiri dan menginsyafi sembari mencari solusi.

Meski dalam spektrum berbeda, pengalaman 1965 layak diambil intisari ketimbang selembar tulisan asing yang hanya menuai konterversi, tanpa literasi dan bukti otentik tentu tidaklah layak dijadikan refrensi.

Disamping itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama dan divonis dua tahun penjara, menjadi titik cerah untuk segera menyudahi konflik antara Negara dan Agama yang akhir-akhir ini menyeruak di dalam dan luar ruang publik.

Kendati memungkinkan pihak terpidana menggunakan mekanisme hukum berupa “naik banding” sebagai hak konstitusional kewarganegaraanya, berarti proses hukum terkait penodaan agama ini masihlah panjang.

Namun kita harus berbangga hati, karena pertama pasca reformasi, segala konflik atau masalah di negeri ini selalu melalui pendekatan hukum. kedua “rasa keadilan publik” jauh lebih diutamakan dalam penegakan hukum tentu hal demikian berbeda dengan intervensi melalui pengiringan opini,  karena dalam teori hukum dapat dimanifestasikan dalam dua wujud, yakni hukum sebagai kaidah (hukum sebagai sollen) dan hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai sein).

Dan ketiga Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang mempengaruhi hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuannya.  Hal ini bermakna, bahwa putusan hakim merupakan hukum sebagai sein, bukan sollen. Artinya dalam amar putusan hakim seyogyanya tidak ada dan tidak mungkin dapat diintervensi.

Harapan yang terbaik

Momentum ketok palu merupakan momentum awal untuk mengkhiri konflik. Sudah  waktunya kita beranjak dari isu agama-negara dengan menghentikan pembahasan anti ke Bhinnekaan, intoleran dan anti Pancasila.

Di tengah khaos agama-negara, Joko widodo selaku nahkoda paling bertanggung jawab untuk upaya penyelamatan bangsa dan Negara. upaya riuh dan ricuh membuat kapal besar Indonesia semakin terombang ambing.

Ditengah terjangan ombak kepentingan, seorang nahkoda tidak boleh memihak golongan apalagi mementingkan pesekongkowan apalagi nahkoda telah meminta untuk menghormati proses hukum.

Akhirnya kita semua berharap cerah di langit bumi ibu pertiwi, karena membiarkan ini berlarut-larut sama halnya dengan mengulangi sejarah 1965 yang hanya melapangkan jalan tirani, otoriterian, dan diktatorian menguasai negeri ini kembali.

Biodata Penulis

Nama                                       : Prasetyo Nugraha

Jenis Kelamin                            : Laki-laki

Agama                                     : Islam

Status                                     : Kawin

Data Keluarga

Istri                                         : Dwi Angraini, SH