Minta Kepastian Nasibnya, 75 Honorer Non Kategori Akan ‘Serbu’ Istana Negara

0
43

Bagus

beritasebelas.com,Baturaja – Sebanyak 75 tenaga honorer non ketegori khususnya di bidang keperawatan akan mendatangi Istana Negara Republik Indonesia Selasa, 18 Juli 2017. Nantinya 75 orang tersebut akan bergabung dengan honorer non kategori seluruh Indonesia yang ingin mengadukan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo terkait nasib mereka yang tidak akan pernah diangkat menjadi ASN, karena terganjal Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

[Ketua Ikatan Perawat Indonesia (IPHI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Eko Suyitno – Foto Bagus beritasebelas]
Dalam UU tersebut kata Ketua Ikatan Perawat Indonesia (IPHI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Eko Suyitno sangat tidak berpihak kepada perawat honor non kategori yang ada dalam UU ASN, karena tidak adalagi yang namanya honorer karena sudah diganti menjadi tenaga kontrak itupun mereka harus memperbaharui kontrak mereka setiap tahun, serta jika ingin menjadi ASN harus mengikuti tes tertulis seperti layaknya penerimaan ASN jalur umum seperti biasa.

Pria yang sudah mengabdi di Puskesmas Kemalaraja selama 10 tahun tersebut menginginkan agar UU ASN direvisi kembali seperti semula.

“Ya percuma kita sudah mengabdi selama puluhan tahun. Karena tidak akan berlaku di UU ASN sekarang, kami menginginkan UU ASN direvisi agar peraturan seperti dulu lagi yang melihat lamanya masa kerja bukan melalui jalur umum,” terang Eko Suyitno.

Sebenarnya kata Eko, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Presiden (surpres) yang ditujukan kepada 3 Menteri yakni Kemenpan-RB, Kemenkum HAM dan Kemenkeu untuk menginventaris masalah tersebut, namun hingga saat ini belum juga dibahas oleh tiga kementerian tersebut.

“Nah inilah inti tujuan kita ke Istana Negara agar Presiden mengetahui jika Surpres yang dibuatnya tidak dijalankan oleh ketiga kementrian tersebut,” kata Eko.

Saat ditanya legalitas mereka yang akan berangkat ke Istana Negara besok? Eko menegaskan jika yang akan berangkat sudah memiliki legalitas yakni surat izin dari Kepala Dinas Kesehatan OKU, H Suharmasto SKM Mepid.

“Dari 75 orang gabungan antara 40 orang perawat, 20 orang Bidan PTT dan sisanya 15 orang dari SKM dan seluruhnya sudah mengantongi surat izin dari Kadinkes. Dan juga biaya keberangkatan kita nantinya memakai dana pribadi dengan patungan Rp100 ribu perorang,” bebernya.

print