Pansus DPRD Terima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2016

0
73

Advertorial – foto Humas DPRD

beritasebelas.com,Palembang – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada rapat paripurna XXIV menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016.

[Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengikuti rapat paripurna XXIV]
Rapat paripurna XXIV lanjutan ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, HM Giri Ramanda N Kiemas berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD jalan Kapten A Rivai Palembang, Rabu 19 April 2017.

[Juru bicara Pansus 1 dan Pansus 2]
Dengan agenda tunggal mendengarkan laporan hasil pembahasan dan penelitian dari lima Pansus yang dibentuk dan telah melakukan rapat pembahasan serta penelitian dengan masing-masing mitra kerja dan instansi terkait dari tanggal 4 hingga 18 April 2017.

[Srikandi Ningsih Juru bicara Pansu 3 dan Meriadi Juru bicara Pansus 4]
Selain itu, rapat paripurna XXIV juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, Unsur Pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua H Chairul S Matdiah, dan Muhammad Yansuri, para pimpinan Forum Kerja Perangkat Daerah Sumatera Selatan, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, para Kepala Dinas, Badan dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

[Ardhani Awam juru bicara Pansus 5]
Kelima Panitia Khusus yang dibentuk, melalui masing-masing juru bicaranya, bisa menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2016, walaupun ada berapa Pansus yang memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Seperti Panitia Khusus 1 yang membahas bidang Pemerintahan setelah melakukan pembahasan dan penelitian dengan mitra kerja, melalui juru bicaranya Ridwan, SE dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan, serta memberikan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih meningkatkan peran dan kinerja aparat di Badan Penghubung di Jakarta dengan mengharapkan agar Gubernur Sumatera Selatan dapat memperhatikan masalah kesejahteraan aparat di Kantor Penghubung dengan memberikan tunjangan kemahalan, dan penambahan kendaraan operasional.

[Juru bicara Pansus 2 Hj Melinda memberikan hasil laporan penelitian dan pembahasan]
Hal yang sama disampaikan oleh juru bicara Pansus 2 yang membidangi masalah Perekonomian melalui juru bicaranya Hj Melinda juga menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2016.

[Juru bicara Pansus 5 Ardhani Awan memberikan laporan hasil penelitain dan pembahasan]
Sedangkan Pansus 3 yang membidangi masalah Keuangan, melalui juru bicaranya Srikandi Ningsih menyoroti masalah kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan yang dulunya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang pada tahun anggaran 2016 belum bisa merealisasikan target pencapaian pajak kendaraan, Pansus 3 minta agar Gubernur Sumatera Selatan dapat meningkatkan sumber daya manusia aparatur di Badan Pengelolaan Pendapatan.

[Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Selatan]
Panitia Khusus 4 yang membidangi masalah Pembangunan dengan juru bicaranya Meriadi mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, agar Kepala Dinas atau Badan untuk dapat hadir pada rapat dengar pendapat, karena saat rapat dengan pendapat membahas LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 masih ada Kepala Dinas yang tidak hadir dengan lebih mengutamakan ikut rapat di tempat lain.

Pansus 4 juga minta kepada Gubernur Sumatera Selatan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat Daerah, dan Kepada Dinas Perhubungan, Pansus 4 minta agar di evaluasi lagi izin layak kendaraan untuk menekan tingginya angka kecelakaan.

Sementara itu Pansus 5 yang membidangi masalah Kesejahteraan dan Pendidikan melalui juru bicaranya Ardhani Awam mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan perpindahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Ppovinsi. Pansus 5 menyarankan agar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat duduk satu meja menyelesaikan permasalahan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print