Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tidak Perlu Menjalani Verifikasi Lagi

0
70

Erika

beritasebelas.com,Palembang – Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 lalu dipastikan tidak akan menjalani verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum lagi, untuk mengikuti Pemilu serentak tahun 2019 mendatang.

[Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014, yang tidak perlu menjalani verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu tahun 2019]
Hal tersebut dikemukakan oleh Bachtiar, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bachtiar dengan melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 lalu, justru akan menghabiskan anggaran, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya.

“Kalau ada yang tanya, ini waktunya sudah cukup lama pasti ada yang berubah. Kami jawab, Parpol bukan PT([Perseroan Terbatas) kosong yang tak ada aktivitasnya. Kantor masih beroperasi, jadi tidak perlu verifikasi apalagi,” kata Bahtiar seperti kutip dari Tempo.co, Sabtu 9 September 2017.

Adapun Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 lalu yakni, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar. Kemudian, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dikatakan Bahtiar sekarang terdapat 73 Partai Politik yang mempunyai badan hukum. 61 Partai Politik yang dinyatakan tak lulus verifikasi pada 2014, dan apabila Partai Politik tersebut, ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019 mendatang maka wajib mendaftar dan di verifikasi kembali, tapi tidak dengan yang 12 parpol lainnya.

“Parpol yang lolos verifikasi kan ada 12 partai, mereka ini enggak perlu verifikasi lagi. Sudah lulus masak diuji lagi dengan alat ukur sama,” ungkap Bahtiar.

Selain itu, dia  juga optimistis kalau adanya uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal di UU Pemilu tak akan menganggu tahapan-tahapan yang sedang disiapkan Komisi Pemilihan Umum. Namun, tuturnya, memang perlu percepatan peradilan untuk klausul soal verifikasi Partai Politik.

“Karena proses verifikasi ini kan berlangsung pada Oktober, jadi harus cepat proses peradilannya. Namun saya kira secara keseluruhan tidak menganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum meminta Partai Politik menyiapkan syarat verifikasi peserta Pemilu 2019 mendatang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengungkapkan, Partai Politik harus input data sebelum mendaftar. Kemudian pendaftaran resmi dibuka pada 3 Oktober 2017.

print