Pemkot Palembang Fokus Pengentasan Kawasan Kumuh

0
2

[foto : IST]

Tri

beritasebelas.com, Palembang – Walikota Palembang Harnojoyo mengaku, pengentasan kawasan kumuh di Metropolis merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“Alhamdulillah, saat ini sudah memperlihatkan hasil cukup signigikan, Pemkot Palembang melalui dinas terkait sudah mengurangi 48 dari 58 titik kawasan kumuh sejak 2017, sisanya masih kami kebut lewat program restorasi Sungai Sekanak dan Kotaku,” kata Harnojoyo, usai menghadiri pembukaan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan national slum upgrading program (NSUP), program kota tanpa kumuh (Kotaku) Loan Islamic Development Bank (IsDB) No. IND-175 Wilayah 1 TA 2019 oleh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Hotel Aston Palembang, Selasa, (3/9).

Walikota Palembang dua periode ini mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan pengentasan kawasan kumuh secara menyeluruh sekaligus karena keterbatasan anggaran.

“Dari luasan wilayah Palembang, wilayah kawasan kumuh terletak di Seberang Ulu. Untuk mengatasi kawasan kumuh butuh biaya cukup besar, tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Oleh karenanya kami juga butuh bantuan dari Kementerian untuk mendukung pengentasaan kawasan kumuh di ibu kota Sumsel ini,” ujarnya.

Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat di Palembang, mengatakan, saat ini luas kawasan kumuh di Indonesia mencapai 38.000 hektar, bertambah menjadi 87.000 hektare pada 2019.

“Tambahan Itu hasil pembaruan yang dilakukan oleh bupati dan Walikota di daerah,” katanya.

Menurutnya, pengentasan kawasan kumuh memiliki tantangan yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, masing-masing daerah didorong menyelesaikan kawasan kumuh secepatnya.

Dalam mengurangi kawasan kumuh, metode yang digunakan tidak sama, setiap daerah diminta membuat program berdasarkan kearifan lokal, namun secara umum pihaknya mendorong pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan infrastuktur.

“Indikator kawasan kumuh itu ada permasalahan rumah, jalan dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasi, sampah, limbah dan penanganan kebakaran, pendekatan ini semua yang pemerintah upayakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah agar mensterilkan lahan yang akan disuntikan program dari pemerintah pusat.

“Saat ini kami telah mengentaskan kawasan kumuh seluas 32.000 hektar dari 38.000 hektare yang ditargetkan sampai 2020, sehingga luasan wilayah kumuh yang belum dientaskan tersisa 55.000 hektar,” pungkasnya.

print