Pencalonan HD-MY Cacat Hukum dan Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Ada

0
43

Ridona

beritasebelas.com,Palembang – Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin, SM.HK melalui tim adovokasi yakni Alamsyah Hanafiah, SH, MH bersama rekan-rekannya Herman Hamzah, SH, Kgs Bahori, SHI, Anwar Sadad, SH dan Neko Ferlyno, SH CPL akhirnya menyelesaikan perbaikan gugatannya di PTUN Palembang, Jumat 6 Juli 2018, dan direncanakan persidangan akan digelar pada 17 Juli 2018.

Perbaikan gugatan dipimpin Hakim Ketua Firdaus  Muslim, SH dan anggota Sahibur Rasyi, SH,MH dan Rahmadi, SH dengan Panitera Rina Zaleha di PTUN Palembang dan memakan waktu hampir satu jam lebih dan dilakukan secara tertutup untuk umum.

Penggugat dalam gugatannya tetap menuntut agar PTUN membatalkan pencalonan HD-MY. Penggugat meminta agar  Keputusan KPU Sumatera Selatan nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dibatalkan, karena meloloskan HD-MY.

PTUN Palembang diharapkan segera membatalkan pencalonan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru-Mawardi Yahya. Hal ini karena persyaratan keduanya yang cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan yang ada.

Alamsyah Hanafiah, SH, MH mengatakan,  didalam gugatan yang dilayangkan ada indikasi yang ditemukan yang dicalonkan partai politik, khususnya Hanura itu tidak ditandatangi Sekretaris Jenderal yang sah, tapi hanya oleh Wasekjen.  Padahal berdasarkan Undang Undang Pemilu nomor 4 tahun 2017 menyatakan gabungan partai politik harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bukan Wasekjen.

“Disini ketidaksahan pencalonan Herman Deru dan Mawardi Yahya. Intinya permohonn dari Parpol yang mengusung HDMY yang bermasalah, ” katanya.

Apalagi lanjut Alamsyah, sewaktu pendaftaran HD-MY di Komisi Pemilihan Umum  tidak dihadiri perwakilan partai, hanya korwilnya.

“Kita minta dibatalkan penetepan Paslon Cagub HD-MY,” katanya.

Alamsyah menjelaskan, tanggapan KPU Sumatera Selatan terhadap tuntutannya adalah masih memperbaiki surat kuasa. Pasalnya, surat kuasa Komisi Pemilihan Umum yang dari kuasa nomor Pengadilan PTUN, tapi perkaranya di Pengadilan Negeri.

“Hari ini wajib diperbaiki.  Didalam permohonan gugatan kita meminta penundaan pleno surat suara. PTUN ini bisa menyatakan sah atau tidak sah pencalonan HD-MY, “katanya.

Alamsyah menjelaskan, yang mendiskualifikasi itu wewenang Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi Bawaslu. Disini bukan wewenang PTUN mendiskualifikasi.  Tapi batal atau tidaknya pencalonan HD-MY.

“Saat HD-MY mendaftar ke KPU. Ada gonjang ganjing kepengurusan di Partai Hanura. Tapi pengurus yang sah adalah yang terdaftar di Kemenkumham,” ungkapnya.

Alamsyah menambahkan, sidang persiapan gugatan sudah selesai.

“Kita akan sidang terbuka umum. Memanggil semua pihak tanggal 17 Juli  jam 9 pagi. Resmi perkara kita berjalan. Hakim Ketua Firdaus Muslim. Tadi perkara sudah disahkan hasil perbaikan.  Tergugat dipanggil dan pihak terkait,  dan Paslon HD-MY, “katanya.

Sedangkan Herman Hamzah, SH mengatakan, pihaknya tetap menuntut  dalam penundaan adalah menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat dan mewajibkan kepada tergugat (KPU Sumsel)  untuk menunda  pelaksanaan objek sengketa Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum  nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Lalu menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum  nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, khusus nomor urut 1 pasangan H Herman Deru, SH, MM dan Ir H Mawardi Yahya tertanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur Sumatera Selatan tahun 2018, sebagaimana surat lampiran KPU Sumatera Selatan, keputusan KPU Sumatera Selatan nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

Lalu memerintahkan para tergugat (KPU Sumsel)  untuk mencabut surat keputusan KPU Sumatera Selatan nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 sebagaimana  surat lampiran keputusan KPU Sumatera Selatan nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018. Terakhir menghukum tergugat (KPU Sumsel) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

“Saya yakin majelis hakim akan mengabulkan tuntutan kami ini. Karena memang telah terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat KPU sendiri,” tambah Herman lagi.

Sebagaimana diberitakan, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang meloloskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru-Mawardi Yahya.

“Ada persyaratan yang dilanggar, sehingga pasangan ini harus dicoret,” ujar Ishak beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, pihaknya menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dianggap melawan hukum yaitu dengan meloloskan pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

“Kita melihat ada persyaratan yang tidak terpenuhi sesuai Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Substansinya yang mana? Biar nanti kita sama-sama kita ikuti proses selanjutnya. Biarlah kita serahkan kepada proses hukum,” katanya.

Dihubungi terpisah, RM Ishak selaku penggugat yang merupakan penggiat demokrasi menjelaskan, keputusan KPU tersebut salah, ada berkas pencalonan HD-MY yang jelas-jelas melanggar aturan.

“Tapi kok kenapa diloloskan?. Harusnya pasangan ini didiskualisifikasi. Saya hanya ingin aturan dapat ditegakkan semaksimal mungkin,” ujar Ishak.

Selain menggugat melalui PTUN, Ishak juga akan melaporkan Komisioner KPU Sumatera Selatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena dianggapnya telah bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik.

Sebelumnya anggota KPU Sumatera Selatan Ahmad Naafi mengatakan, mengaku belum mendapatkan gugatan di PTUN Palembang tersebut.

Sedangkan kuasa hukum HD-MY, Dhaby K Gumayra mengaku belum tahu gugatan tersebut, namun jika memang ada gugatan tersebut akan melakukan gugatan intervensi.

print