Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Kurang di Minati Anggota DPRD Sumsel

0
155

108728_05134704032015_DPRD_Sumsel (1)

Berita Sebelas.com, Palembang

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT RI ke-70, di DPRD Sumsel, Jumat (14/8) kurang diminati oleh Anggota DPRD Sumsel, hal dengan minimnya anggota dewan yang hadir saat rapat paripurna digelar.

Dari total kursi 75 anggota DPRD Sumsel, hanya terisi 28 kursi anggota dewan atau sekitar 37 persen saja yang hadir. Itupun anggota yang hadir saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di cuekkan saja, para anggota yang hadir sibuk dengan aktifitas masing-masing, seperti memainkan handphone dan tabletnya.

Pada rapat paripurna tersebut, hadir juga Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Wakil Gubernur Ishak Mekki, ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Komarudin Simanjuntak dan Wakil Kapolda Sumsel Brigjen Pol Syaiful Zachri. Selain itu acara juga dihadiri beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Menurut Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketidak hadiran anggota DPRD Sumsel karena ada alasan sendiri. “Gerindra sedang kumpul di Bogor kalau Golkar akan saya cari tahu dulu,” katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas mengaku belum tahu dan belum dikasih tahu akan ketidak hadiran anggota DPRD Sumsel. “Gerindra hanya pak Nopran yang izin ada rapat di Jakarta,” katanya.

Sedangkan ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel Eddy Rianto, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran para wakil rakyat saat rapat paripurna. “BK sudah meminta Sekretaris DPRD Sumsel untuk mengumpulkan absensi setiap rapat, baik rapat paripurna, tapat komisi, dan rapat badan-badan.

Menurut politisi Nasdem ini, memang tidak ada larangan bagi anggota Dewan untuk tidak hadir dalam paripurna hari ini, akan tetapi secara etika, anggota dewan harusnya hadir, dan sepinya anggota dewan itu bukanlah aksi boikot. “Kurangnya kehadiran ini, bukan karena tendensi politik, sebab disini hanya mendengarkan pidato kenegaran, serta mereka tidak hadir ada keterangan. Meskipun tidak wajib hadir, namun secara etika dan kepatutan mereka harusnya bisa hadir, karena pidato kenegaraan itu hal yang penting,” ujarnya.

Ditambahkan anggota komusi IV DPRD Sumsel ini, menurut aturan yang ada, jika anggota dewan 6 kali berturut-berturut tidak hadir dalam paripurna, maka hal itu akan diproses dan jelas ada sanksinya nanti. “Sanksi nanti bisa teguran lisan, hingga usulan pemberhentian kepada mereka yang sudah enam kali berturut-turut,” katanya.(qis)

print