Plantari Pertanyakan Satpam Diknas Tidak Miliki Sertifikat Gada Pratama

0
33

A Yudiansyah

[Salah seorang oknum satpam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak memiliki sertifikat Gada Pratama – foto A Yudiansyah beritasebelas]
beritasebelas.com,Lahat – Kantor pemerintah yang seharusnya tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat seringkali berubah fungsi, menjadi tempat praktek maupun ujicoba barang-barang dagangan para pedagang asongan, yang berlanjut dengan proses jual beli barang dan memberikan keleluasaan yang berlebihan bagi para pedagang di kantor-kantor pemerintah.

Pantauan wartawan disalah satu kantor/instansi pemerintah, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat terlihat seorang pedagang baju dengan leluasa masuk kedalam ruangan, dan ada anak sekolah di jam belajar terlihat didalam ruangan tersebut, sementara kalau masyarakat untuk masuk menemui salah satu pegawai terhenti oleh satpam yang mengendalikan kunci otomatis pintu.

Mungkin bukan hanya satu, dua kali saja, bahkan hampir setiap hari pedagang asongan selalu datang kekawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lahat, dengan sangat leluasa memasuki ruang-ruang perkantoran seolah tanpa pengawasan dan tanpa aturan dari instansi masing-masing. Bahkan ironisnya, para pedagang yang umumnya datang dari luar daerah itu mendapat respon maupun sambutan hangat dari para pegawai.

“Ini barang-barangnya kan murah dan praktis. Kita tidak perlu lagi repot-repot ke pasar,”ungkap salah seorang PNS ketika berbincang dengan wartawan yang meminta agar namanya tidak ditulis.

“Ironis memang, Kantor Dinas Pendidikan yang telah dipasang kunci otomatis dan dijaga satpam malah dijadikan tempat jualan apalagi saat jam kerja,” ungkap Andi salah seorang masyarakat Lahat yang mengaku sering melihat dinamika berubah fungsinya kantor pemerintah menjadi tempat jualan.

Sedangkan penggiat Keterbukaan Informasi Publik Sanderson Syafe’i, ST, SH saat diminta tanggapan terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU 14/2008 terkait masyarakat yang kesulitan mengakses informasi di Badan Publik Dinas Pendidikan Lahat, setelah dikonfirmasi secara resmi oleh LSM Plantari ternyata Satpam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat tidak memiliki Sertifikat Gada Pratama sesuai Perkap nonor 24 tahun 2007, namun hanya SK penunjukan Satuan Pengamanan Pelayanan dari dinas yang memakai seragam satpam merujuk surat tanggapan nomor 800/433/sekret/P&K/2018.

“Sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan, setiap petugas keamanan wajib memiliki sertifikasi Gada Pratama,” ujar Sanderson.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor Pol. 18 tahun 2006, ada tiga tingkatan jenjang pendidikan yang harus dilalui petugas keamanan atau yang kerap disebut satpam tersebut.

“jika tidak ada, maka kiranya pihak Polres Lahat dapat menertibkan oknum yang menggunakan seragam Satpam tersebut,” tegas Sanderson.

Sedangkan saat dihubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat melalui Sekretarisnya tidak menjawab pesan WA hingga berita ini diterbitkan untuk diminta tanggapan atas hal ini.

print