Sah, APBD OKU Naik 159 Milyar

0
47

Advertorial

beritasebelas.com,Baturaja – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengesahkan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

[Bupati OKU H Kuryana Aziz menandatangani berkas RAPBD Kabupaten OKU tahun anggaran 2018 di saksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten OKU – Foto Bagus beritasebelas]
Bupati OKU H Kuryana Azis dan Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani menandatangani Pengesahan RAPBD Kabupaten OKU Tahun 2018 melalui Rapat Paripurna ke 16 masa persidangan ke III DPRD OKU, pada Kamis 30 November 2017 malam.

[Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten OKU setelah menandatangani berkas RAPBD OKU tahun 2018]
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKU, RAPBD Tahun 2018 meskipun berhasil menggenjot pendaparan daerah dari tahun sebelumnya, tapi masih mengalami defisit sebesar Rp 152.377.344.773.

[Anggota DPRD Kabupaten OKU]
Berdasarkan perhitungan jumlah pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 1.311.318.197 yang terdiri dari Pendatapan Asli Daerah sebesar Rp 159.534.221.791, Dana Perimbangan sebesar Rp 910.502.471.000. ditambah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 241.274.625.400.

[Anggota DPRD Kabupaten OKU]
“Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 1.463.688.662.970.  yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 756.078.146.560. atau sebesar 51,65 % dari total belanja. Dan belanja langsung sebesar Rp 707.610.516.410, atau sebesar 48,35 %,” kata Ir Ramawala juru bicara Banggar DPRD OKU saat membacakan hasil pembahasan dan penelitian Banggar DPRD OKU tentang RAPBD Kabupaten OKU tahun 2018.

Selanjutnya kata Ramawala sesuai dengan draf RAPBD yang di sampaikan Pemerintah Kabupaten OKU, Legislatif bersepakat  nilai Pendapatan Daerah terjadi kenaikan sebesar 159 milyar lebih jika di banding tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.1.151.552.672.766.

Namun ditegaskannya  Badan Anggaran bersepakat nilai belanja di sejumlah sektor mengalami kenaikan hingga total belanja tahun 2018 sebesar Rp 1.463.668.662.970. Penambahan dana belanja ini kata Jubir Badan Anggaran itu menggunakan Silpa tahun 2017.

[Bupati bersama pimpinan DPRD Kabupaten OKU]
Sedangkan Ketua DPRD  OKU Zaplin Epani SE  di dampingi  Wakil Ketua Hj Indrawati SH MH dan Ferlan Yuliansyah ID Murod mengakui, selama pembahasan APBD OKU tahun 2018 terjadi perdebatan sengit.

Perbedaan pendapat ini tak lain bertujuan agar sistem penganggaran sebuah rencana benar-benar efektif dan efesien menyasar seluruh lini yang menyangkut hajat hidup rakyat.

”Kalaupun terjadi adu argumen, karena dewan ingin mengetahui detail setiap mata pasal yang di anggarkan, tujuanya tak lain  kepentingan bersama bermuara pada  hajat hidup dan pelayanan pada masyarakat,” kata Zaplin.

Pembahasan APBD OKU tahun  2018 rampung dalam waktu satu minggu, setelah setelah eksekutif bersama Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi terkait, Badan Anggaran yang bekerja ekstra siang dan malam.

“Inilah fungsi wakil rakyat yang harus bekerja keras disaat rakyatnya tidur pulas, tanggungjawab berat ini harus selesai, karena menyangkut masa depan daerah dan hajat hidup orang banyak, ” ungkap Zaplin.

Sedangkan, Bupati OKU H Kuryana Azis mengakui jumlah belanja tahun ini pemerintah dihadapkan pada keuangan yang sulit, karena terjadi pemangkasan dana perimbangan  oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 35.489,275,000.

[Unsur FKPD Kabupaten OKU]
Meskipun demikian pihaknya bersama sama dewan bersepakat untuk melakukan efesiensi anggaran menempuh skenario pembangunan berskala prioritas dengan cara  memangkas belanja yang dinilai belum mendesak.

Selain fungsi eksekutif dan legislatif yang selalu kompak membahas dan membuat keputusan, peningkatan nilai pendapatan itu tidak terlepas dari peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi sebagai penunjang pendapatan daerah.

Selain itu pemerintah kabupaten juga mendapat kenaikan pendapatan hasil penghargaan keuangan dari Pemerintah Pusat  atas kinerja Pemerintah Daerah bidang tata kelola keuangan yang menyandang status  opini Wajar Tanpa Pengecualian, serta pembahasan APBD yang selalu selesai tepat waktu.

print