Seleksi PPL Musi Rawas Terindikasi Nepotisme dan Money Politik

0
324

Erika

beritasebelas.com,MURA – Bedasarkan hasil temuan Aliansi Pemuda Silampari (APS) terkait hasil seleksi atau pengumuman tes anggota Panwaslu kelurahan/desa (PPL) se-Kabupaten Musi Rawas menemukan banyak pelanggaran terkait penetapan anggota PPL nya.

Menurut Irwansyah, S.Pd selaku Ketua APS yang menuturkan bahwa pelanggaran dalam seleksi PPL tersebut terindikasi penuh dengan unsur nepotisme dan money politik atau politik uang, tuturnya.

[Daftar nama-nama yang lulus sebagai PPL}
Selanjutnya Irwansyah memaparkan pelanggaran–pelanggaran yang sudah dihimpun oleh pihaknya contoh kasus di Kecamatan Kelingi.

Adapun kasus dalam Kecamatan Kelingi tersebut yaitunya, pertama kasus nepotisme dimana anggota PPL berinisial YM merupakan saudari kandung anggota Panwascam Kelingi yang sekaligus suaminya merupakan staf Panwascam. Dan FF merupakan adik dari Kepala Sekretaris Panwascam Kelingi. Kasus kedua adalah rangkap jabatan, dimana anggota terpilih inisial AR merupakan pegawai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Musi Rawas.

“Dan ini melanggar Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia  nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak PKH di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,”tegas Irwan sesuai dengan rilis yang terima media ini, Selasa 16 Januari 2018.

Kemudian kasus ketiga dalam seleksi PPL di Kecamatan Kelingi adalah kasus Mo, dimana anggota terpilih tersebut hingga saat ini belum melengkapi  persyaratannya lengkap secara administrasi.

Melihat data dan fakta di atas, APS mendesak Panwaslu Kabupaten Musi Rawas harus bersifat professional dan konsisten menjaga marwah Lembaga Penyelenggara Pemilu tersebut.

“Karena kasus diatas baru segelitir saja, banyak indikasi  pelanggaran lain di dalam seleksi PPL, seperti uang pelican sekitar 1 juta sampai 2 juta,”ujarnya.

APS hingga saat ini masih menerima pengaduan terkait pelanggaran dalam seleksi PPL di Kabupaten Musi Rawas dan dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan pengaduan ini ke Panwaslu Musi Rawas.

“APS mendesak agar Panwaslu Kabupaten Musi Rawas agar menunda pelantikan PPL hingga kasus seperti di Kelingi selesai dan Panwaslu menindak tegas oknum Panwascam yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

 

 

print