Sumatera Selatan Kembali Raih WTP Yang Keempat Kalinya

0
24

Advertorial

beritasebelas.com,Palembang – Rapat Paripurna Istimewa XX DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengangendakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017.

[Plt Ketua DPRD Sumatera Selatan menandatangi berkas hasil pemeriksaan]
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, diserahkan langsung oleh Pimpinan BPK RI Anggota II Dr Agus Joko Pramono, M.Acc, Ak.Ca diruang utama gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A Rivai Palembang, Senin 28 Mei 2018, dan diterima oleh Plt Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H Uzer Effendi, serta Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh H Nasrun Umar Sekretaris Daerah Sumatera Selatan.

[Perwakilan BPR RI menandatangani berkas laporan hasil pemeriksaan]
H Nasrun Umar, mengatakan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI, Perwakilan Sumatera Selatan, akan segera ditindaklanjuti. Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini, walaupun dalam pemeriksaan masih terdapat permasalahan, namun pada tahun relatif berkurang. Dikatakannya kedepan akan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih optimal, agar tidak kembali terulang di tahun-tahun mendatang.

 

[Penyerahan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian]
Sedangkan Pimpinan BPK RI Anggota II Dr Agus Joko Pramono, M.Acc, Ak.Ca memberikan apresianya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, atas jalinan kerjasama, sehingga secara bersama-sama berkomitmen mendukung pelaksanaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.

[Foto bersama]
Dikatakannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, maka BPK RI memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah pencapaian WTP yang keempat kalinya secara berurutan diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Sementara itu Plt Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H Uzer Effendi, mengatakan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kesepakatan bersama, untuk lebih mengefektifkan dalam rangka menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI, karena pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara propersional terbuka dan tanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan.

print