Tidak Sepaham Dengan Warganya, Kepala Desa Ini Diadukan ke DPRD OKU

0
18

[Warga Desa Way Heling saat mengadukan Kepala Desanya kepada Ketua DPRD OKU dan anggotanya – foto : Bagus beritasebelas.com]

Bagus

beritasebelas.com, Baturaja  – Beberapa perwakilan masyarakat Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendatangi Kantor DPRD OKU. Kedatangan beberapa warga ini untuk mengadukan Kepala Desanya yang dianggap tidak pro ke masyarakat dan terkesan otoriter dengan seluruh kebijakannya sendiri.

Rombongan  diketuai oleh mantan Kepala Desa Zainal Arifin serta Kepala BPD Akhtiar diterima langsung oleh Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani didampingi oleh Yophi Sahrudin dan Saifudin diruangan Banmus, Rabu 15 Mei 2019.

Ahtiar Ketua BPD Desa Way Heling mengatakan Organisasi BPD kurang diterima dan kurang dimanfaatkan oleh Kepala Desa setempat. Bahkan dengan alasan tidak jelas keluarga Kepala Desa sering mengancam akan membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengannya.

“Pun begitu juga dengan anggaran APBDDesa. Anggaran yang seyogyanya sebesar Rp 30 juta, namun hanya diberikan Rp 1 juta, itupun dibagikan waktu Isra’ Mi’raj,” kata Ahtiar

Ahtiar juga menambahkan Kepala Desa mengabaikan Keputusan Bupati di Pasal 12 nomor 4 tahun 2011 yang menyatakan, bahan baku, sumber tenaga untuk pembangunan diharuskan diambil tenaga pribumi.

“Nah seluruhnya itu jika ada pembangunan tenaga yang dipakai semua dari luar desa,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani mengatakan, ketidak harmonisan antara Ketua BPD dan Kepala Desa akan berdampak rusaknya roda pemerintahan di desa tersebut.

“Kita akan panggil pihak Inspektorat untuk mengambil bagian dalam masalah ini. Karena ada pelanggaran kode etik serta pelanggaran dana desa,” kata Zaplin.

Zaplin juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Kepala Desa dan mengagendakan rapat bersama warga, Kepala Desa, Inspektorat, PMD dan BPKAD serta Camat nya untuk mencari jalan keluar dan solusinya.

“Kebetulan kita sekarang sedang paripurna membahas LPJ atau keuangan daerah. Bisa kita masukkan ke Pansus untuk melakukan investigasi,” Pungkas Zaplin.

print