Tuntut Pembayaran Uang Lembur, Puluhan Security PT Eka Jaya Multi Perkasa Mogok Kerja

0
26
[Puluhan Security PT Eka Jaya Multi Perkasa yang melakukan mogok kerja – foto : Ahmad Yudiansyah beritasebelas]

Ahmad Yudiansyah

beritasebelas.com, Lahat – Puluhan Security PT Eka Jaya Multi Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Singapura Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja dilakukan oleh 48 orang security ini, menuntut diadakannya kelebihan premi maupun upah lembur oleh pihak PT Eka Jaya Multi Perkasa. Aksi mogok kerja itu sendiri didampingi Fauzi Anwar  yang merupakan Ketua dari DPC Serikat Buruh Seluruh Indonsia (GBSI) Lahat dan aparat Polres Lahat.

Menurut perwakilan Security PT Eka Jaya, jika aksi mogok kerja yang dilakukan itu adalah hak sah para pekerja, karena sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Kita ingin pihak PT Eka Jaya dapat memenuhi tuntutan para security agar aksi mogok kerja ini dapat selesai. Karena mediasi antara security dan PT Eka Jaya yang di fasilitasi Disnakertrans Lahat beberapa waktu lalu tidak menenui titik terang. Jadi kami sepakat untuk menggelar aksi mogok kerja ini,” ujar salah seorang perwakilan security yang tak mau disebutkan namanya, Senin 8 Oktober 2018.

Dijelaskannya, pihak PT Eka Jaya telah memperkerjakan security 12 jam kerja setiap harinya dan itu sudah melebihi waktu normal 8 jam kerja. Namun, kelebihan jam kerja itu tidak dibarengi dengan kelebihan premi maupun upah lembur.

“Ini sudah terjadi sejak tahun 2011 sampai sekarang. Dan para security menuntut premi 1 juta di luar dari gaji pokok. Ini sama saja PT Eka Jaya telah memberlakukan sistim kerja dijaman penjajahan,”bebernya.

Sedangkan Manager Produksi Pabrik Kelapa Sawit PT Eka Jaya, Galih menjelaskan bahwa sebetulnya persoalan ini bukan ranah dirinya. Namun ia akan menyampaikan permasalahan ini kepada pihak HRD.

“Saya hanya memerintahkan dua orang bawahan saya untuk mengisi pos dan mencatat mobil yang keluar masuk sebagai tertib administrasi, untuk hal ini nanti saya akan sampaikan kepada pihak HRD yang berwenang dalam permasalahan ini,” jelas Galih.

print