Walikota Palembang Sampaikan Penjelasan Dihadapan DPRD Kota

0
113

kop-dalam-berita

Advertorial – poto Humas DPRD Kota

beritasebelas.com,Palembang – Anggota DPRD Kota Palembang kembali menjadwalkan Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda mendengarkan Penjelasan/jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kota Palembang, terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2017.

pimpinan-dprd
[Walikota dan Wakil Walikota bersama unsur Pimpinan DPRD KOta Palembang pada rapat paripurna tanggapan Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kota Palembang]
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Sri Wahyuni Wakil Ketua DPRD Kota Palembang berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Kota Palembang, Kamis 16 November 2016 selain dihadiri oleh Walikota Palembang H Harnojoyo, juga di hadiri oleh Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan, serta Wakil Ketua H Muliadi dan M Adiansyah, FKPD dan SKPD, serta camat, lurah se Kota Palembang.

Walikota Palembang H Harnojoyo, dalam penjelasannya dihadapan rapat paripurna DPRD Kota Palembang memberikan jawaban secara rinci terhadap semua kritik, masukan dan pertanyaan yang disampaikan pada saat Rapat Paripurna sebelumnya dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Palembang.

Diawali dari memberikan penjelasan kepada Fraksi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Misobah HM Sahil, terkait perencanaan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara transparan, maksimal, efektif dan efisien dan pelaksanaannya harus tepat waktu menjadi perhatian khusus Walikota Palembang. Sedangkan mengenai saran untuk meninjau ulang jabatan Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya, dan permasalahan Pasar 16 Ilir, Walikota akan melakukan evaluasi, sedangkan untuk Pasar 16 Ilir akan dilakukan upaya-upaya pendekatan secara persuassif.

anggota-dprd
[Anggota DPRD Kota Palembang]
Saran dari Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Aldestar, ST, MT, mengenai upaya agar disediakannya lapangan upacara untuk SDN 27 dan penyediaan WC permanaen di SDN 28 serta SDN lainnya, menurut Walikota anggar dianggarkan.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan M Syafran Syaropi, yang menanyakan permasalahan tapal batas dengan Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, dan Ogan Ilir, menurut Harnojoyo sudah di mediasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, khusus untuk perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 8 Mei 2015, yang berpatokan pada PP nomor 23 tahun 2008 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II, dan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir.

Untuk pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Nazili, yang menanyakan masalah tarif parkir di Kota Palembnag yang tidak sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2011 pasal 9. Walikota menjelaskan dikordinasikan antara Dinas Perhubungan dengan pihak Polresta Palembang mengatasi permasalahan tersebut.

Penjelasan untuk Fraksi PKB yang disampaikan oleh Antoni Yuzar mengenai perubahan BNK menjadi BNNK, pihak Pemerintah Kota sedang mempersiapkan kelengkapan administrasi pengusulan perubahan status tersebut.

skpd
[Para Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pejabat eseslon, dan camat se Kota Palembang]
Sementara itu mengenai kritik dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Mareta Zulkendari, yang menanyakan masalah taman, lampu jalan, dan jembatan penyeberangan dijalan protocol yang dirobohkan oleh PT Waskita Karya, Walikota menjelaskan bahwa pihak PT Waskita Karya akan mengganti semuanya sesuai dengan janji mereka pada saat rapat dengat Komisi III DPRD Kota Palembang.

Sedangkan saran dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Adi Apriliansyah, terhadap kinerja PDAM Tirta Musi dianggap mengalami penurunan kualitas pelayanan, H Harnojoyo mengatakan akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan tersebut.

Sedangkan mengenai saran dari Fraksi Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang melalui juru bicaranya Ade Victoria, mengawasan dan penertiban angkutan truk yang melebihi tonase di Jalan Musi II Gandus, menurut Walikota akan dilakukan koordinasi dengan Polresta Palembang dan Dinas Perhubungan untuk dilakukan razia terhadap kendaraan yang melebihi tonase tersebut.

Diakhir penjelasannya Walikota berharap agar jawaban yang disampiakan,  menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang, dapat dipahami dan dapat dijadikan awal untuk penetapan Raperda menjadi Perda APBD Kota Palembang tahun 2017.

print