Warga Geruduk Kantor Bupati Tuntut Reforma Agraria

0
12
[Ratusan warga desa Pagar Batu saat melakukan aksi di Kantor Bupati Lahat – foto A Yudiansyah beritasebelas]

                                       A Yudiansyah

beritasebelas.com,Lahat – Ratusan masyarakat Desa Pagar Batu geruduk Kantor Bupati Lahat. Hal ini dilakukan guna menuntut reforma agraria atas lahan milik desa mereka yang digarap dan dikelola oleh perusahaan kelapa sawit Arta Prigel.

Dalam orasinya, massa menuntut agar pemerintah tidak mengingkari janjinya merujuk pada saat mediasi yang dilakukan antara Warga Desa Pagar Batu dengan Pemerintah Kabupaten Lahat pada tanggal 11 Maret 2019 selepas unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Lahat.

“Pada saat itu di notulen rapat mediasi Wakil Bupati Lahat mengatakan bahwa konflik warga Pagar Batu dengan PT Arta Prigel akan diselesaikan dan akan dirapatkan kembali dengan memanggil stakeholder terkait untuk dimusyawarahkan dengan melibatkan perwakilan masyarakat Pagar Batu. Namun kenyataannya hingga sampai 3 bulan ini tidak ada kejelasan. Saat dihubungi baik telpon maupun pesan whatssapp tidak ada jawaban,” tegas Dedek Chaniago, Ketua Gerakan Tani Sumatera Selatan, Rabu, 10 Juli 2019.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, jika tidak ada kejelasan maka ada kecenderungan Pemerintah Daerah Lahat ingkar janji dan melawan UUD 1945 Pasal 33, UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, Tap MPR nomor 9 tahun 2001 dan PP nomor 86 tahun 2018 serta membangkang pada Nawacita Presiden Jokowi.

Sementara itu Ketua Gerakan Tani Desa Pagar Batu terus menyuarakan dan menggaungkan reforma agraria dan lahan seluas 180 hektar yang digarap pihak perusahaan dapat di kembalikan ke desa mereka.

“Perlu kami beritahukan kembali bahwa PT Arta Prigel yang bergerak dibidang perkebunan sawit berusaha/mencari makan di desa kami lebih kurang 25 tahun dengan luas lahan 180,36 Ha. Di lapangan saat ini kondisi pohon sawit sudah dilakukan replanting/penanaman kembali. Yang berarti pohon sawit itu sudah berumur 25 tahun. Mengacu pada UU Agraria nomor 5 tahun 1960 batas HGU adalah 25-35 tahun. Artinya PT Arta Prigel sudah habis HGU-nya,” tegasnya.

Andriansyah juga menegaskan, dirinya bersama seluruh elemen masyarakat desa Pagar Batu, tidak akan memberikan izin kepada PT Arta Prigel untuk memperpanjang HGU di lahan Desa Pagar Batu. Pihaknya juga akan mengusahakan sendiri lahan tersebut yang telah di petakan seluas 180,36 Hektare dengan cara berkelompok tani.

“Hal ini akan menjadi sejarah bagi Pemkab Lahat dalam mewujudkan reforma agraria sesuai perintah Presiden Republik Indonesia (Program Nawacita) dan Mandat UU. Reforma agraria adalah perintah Presiden Republik Indonesia melalui program Nawacita, hal ini tentu akan menjadi sejarah tersendiri bagi Pemkab Lahat dalam mewujudkan Reforma Agraria tersebut,” pungkasnya.

print