Yang Pinjam Uang Sudah Meninggal, BRI Tetap Tagih Hutang Ke Ahli Waris

0
66441
 
Bagus
[Mariah, adik ipar alm Pelda Kardi saat memberikan keterangan pers – foto Bagus beriatsebelas]
beritasebelas.com, Baturaja – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah yang harus dirasakan ahli waris almarhum Pelda Kardi, warga Jl A Yani, Kemelak Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Almarhum Pelda Kardi yang semasa hidupnya aktif berdinas di Dodiklatpur Kemelak, sebelumnya adalah debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baturaja.
Sejak tahun 2005 hingga 2010 lalu, almarhum rupanya menerima kredit modal kerja dengan pinjaman mencapai angka cukup fantastis, yakni mencapai Rp 2,150 milliar jika ditotal. Dengan jaminan/agunan enam surat sertifikat hak milik berupa rumah, lahan dan tanah atas nama milik almarhum.
Namun, ahli waris tidak mengetahui dengan jelas tentang jaminan asuransi yang diberikan oleh bank kepada debitur apabila meninggal dunia. Yang jelas, saat almarhum meninggal dunia pada 10 Agustus 2017 lalu, hutang almarhum bukannya lunas. Pihak BRI justru menagih hutang kepada keluarga ahli waris.
“Jadi sisa hutang yang mesti dibayar itu Rp 725 juta, dengan aset yang diagunkan berupa tanah, rumah dll (dalam bentuk enam surat sertifikat hak milik almarhum),” ungkap Marpiah (39), adik ipar almarhum, saat menceritakan hal tersebut kepada wartawan Senin 23 April 2018.
Dia mengaku sempat meminta surat perjanjian atau akad kredit almarhum, termasuk bukti transfer pencairan. Namun pihak bank bersikeukeh enggan memberikan.
“Kapan, jam berapa, hari apa almarhum menerima uang, kami tidak tahu. Apakah dalam bentuk tunai atau apa juga kami tidak tahu. Ketika minta bukti pelunasan atau bukti transfer, itu juga gak ada. Anehnya dari asuransi tidak ada. Kata orang bank, pinjaman modal usaha gak perlu asuransi. Karena orangnya mati, bukan usahanya. Jadi di-endingnya, hutang almarhum tinggal Rp725 juta aja totalnya,” sesal Marpiah.
Selain itu, pihak keluarga mencurigai ada kongkalingkong permainan data yang dilakukan pihak bank. Dan bisa jadi bersama almarhum. Pasalnya, saat proses pengajuan pinjaman di 2005 yang cair sebesar Rp 100 juta dan di 2006 sebesar Rp 150 juta, status pekerjaan almarhum tertulis wiraswasta. Sedangkan yang bersangkutan waktu itu masih anggota TNI aktif.
Kemudian tanggal lahirnya juga beda dengan yang asli. Dimana kala itu almarhum tertulis lahir pada tanggal tanggal 2 Juli 1965. Pun demikian saat almarhum mengajukan pinjaman lagi di 2007, yang waktu itu cair Rp250 juta. Data lahir almarhum berubah menjadi tanggal 3 September 1965. Pekerjaannya masih sama, yakni wiraswasta.
Berlanjut dengan pinjaman di Februari 2009 yang cair sebesar Rp 400 juta dan pada November di tahun yang sama sebesar Rp 500 juta. Terakhir di 2010, cair lagi sebesar Rp750 juta.
“Pinjaman ini pake tanggal lahir 3 September 1965. Statusnya wiraswasta. Padahal, almarhum itu lahir aslinya pada 7 Juni 1965. Pinjaman-pinjaman ini hanya kami ketahui berdasarkan rekening koran,” ungkapnya.
Singkat cerita, pada 2011-2017, terjadi restrukturisasi, sehingga tidak ada pencairan lagi. Dan pada 10 Agustus 2017, almarhum meninggal. Pun saat itu masih tercatat sebagai anggota TNI aktif.
Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa pihak bank berani memberikan pinjaman pada almarhum untuk modal usaha/bisnis kayu. Padahal almarhum anggota TNI aktif waktu itu, yang notabene dilarang berbisnis. Dengan memalsukan data pula.
“Lagian pula almarhum rupanya baru ngurus SIUP dagangnya di 2009. Sedangkan dia minjam mulai tahun 2005. Lah kok bisa? Ini sudah kami konfirm ke Disperindag, mereka tidak pernah mengeluarkan SIUP di 2005, adanya di 2009,” ungkapnya.
Persoalan perdata dalam masalah itu sudah mereka gugat ke Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, yang saat ini tinggal menunggu putusan pada 3 Mei nanti.
“Namun jauh sebelum naik ke PN, kami sudah negosiasi ke BRI sejak almarhum meninggal pada Agustus hingga November lalu. Tapi jawaban BRI gak ada yang bisa. Bayar separuh tidak bisa, dicicil juga tidak bisa. Ketemu Kacab-nya pun juga tidak bisa,” selorohnya.
Marpiah juga mengaku sudah buat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 November 2017 lalu.
“Persoalannya ini bukan tidak mampu bayar, tapi debiturnya meninggal. Ini dua kasus berbeda lho. Kok masih dibebankan ke ahli waris. Ini yang dipermasalahkan,” katanya.
Kaitannya itu pula, pihaknya akan melapor ke Polres OKU terkait dengan pemalsuan data yang dilakukan pihak Bank.
Sementara itu, belum ada pihak Bank (BRI Baturaja) yang bisa dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut. Siang ini, wartawan bersama ahli waris berencana mendatangi kantor BRI Baturaja usai ahli waris melapor ke Polres OKU.
print