BERITASEBELAS.COM - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani memberi peringatan kepada para menteri agar menggunakan jabatannya semaksimal mungkin untuk kepentingan negara.
Terutama untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.
Pasalnya menurut Jaleswari, jabatan menteri ini memiliki kewenangan yang besar.
Selain itu legitimasinya juga tidak hanya diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, tapi juga dipercayakan langsung oleh presiden.
Baca juga: Silaturahmi Prabowo ke Megawati Dinilai untuk Pencanangan Duet dengan Puan di Pilpres 2024
"Dengan kewenangan yang besar yang legitimasinya tidak hanya diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, tapi juga dipercayakan oleh presiden langsung."
"Sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin, untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Jaleswari dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (14/5/2022).
Oleh karena itu Jaleswari pun meminta para menteri agar tidak memanfatkan jabatannya untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah pada konflik kepentingan.
"Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah pada konflik kepentingan," pungkasnya.
Baca juga: Potret AHY Kunjungi Pejabat Era Presiden SBY hingga Eks Kepala BIN
Diketahui sebelumnya, beberapa elite dan tokoh partai mengadakan serangkaian pertemuan yang berlangsung beberapa hari terakhir.
Ada yang memanfaatkan momentum silaturahim karena bertepatan dengan Idul Fitri, dan ada juga yang berkunjung ke daerah-daerah.
Kekhawatiran pun muncul, khususnya terhadap para menteri yang berambisi maju di Pilpres 2024.
Oleh karena itu KSP memberikan peringatan agar posisi menteri di pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis dan personal.
Baca juga: Airlangga Hartarto Bertemu dengan Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa di Menteng
Pertemuan Pimpinan Parpol Jangan Semua Ditafsirkan untuk Kepentingan Pilpres 2024
Sementara itu Menkominfo, Jhonny G Plate meminta agar pertemuan para pimpinan parpol tidak semuanya ditafsirkan hanya untuk kepentingan Pilpres 2024.
Terlebih untuk pimpinan-pimpinan parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan.
Pasalnya menurut Jhonny, mereka juga membicarakan tentang bagaimana cara untuk menjaga dan mensukseskan kabinet.
"Kalau pertemuan para pimpinan partai politik itu jangan semuanya ditafsirkan hanya untuk kepentingan Pilpres 2024. Apalagi kalau pimpinan-pimpinan partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan, karena juga yang dibicarakan adalah bagaimana untuk menjaga dan mensukseskan kabinet," terang Jhonny.
Baca juga: Airlangga Isyaratkan Golkar Bakal Koalisi dengan PAN dan PPP di Pilpres 2024
Presiden Jokowi: Tahapan Pemilu akan Dimulai, Saya Minta Menteri/Kepala Lembaga Fokus Bekerja
Diwartakan BERITASEBELAS.COM sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan kepala lembaga terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar fokus bekerja pada tugasnya.
Apalagi tahapan Pemilu segera dimulai pada bulan Juni 2022 mendatang.
Presiden pun ingin memastikan gelaran Pemilu 2024 terselenggara secara baik.
“Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024, yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini. Saya juga minta menteri/kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing,” kata Jokowi, dikutip tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/5/2022).
Hal tersebut, lanjut Jokowi, dilakukan agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas ini terselenggara tanpa ada hambatan.
Baca juga: Masinton Pasaribu: Prabowo-Puan Bisa Lanjutkan Tongkat Estafet Presiden Jokowi
“Betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” ucapnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal, tahapan dan program.
"Sekaligus juga secara simultan memfinalisasi draf PKPU berkaitan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik dalam keterangannya, dikutip tribunnews.com dari situs resmi KPU, beberapa waktu lalu.
Rancangan PKPU tersebut, kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei 2022 ini.
Baca juga: Muncul Wacana Duet Prabowo-Puan, Ganjar-Erick dan Anies-AHY di Pilpres 2024, Ini Analisis Pengamat
Nantinya, dalam konsinyering itu juga akan membahas soal masa kampanye yang hingga kini belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.
"Habis lebaran melakukan rapat konsinyering untuk memastikan semua tahapan yang dibuat itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan," katanya.
Diketahui, pemerintah sepakat Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada November 2024.
Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 pun akan dimulai pada 14 Juni 2022.
(tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)
Baca berita lainnya terkait Pemilu 2024.
Artikel Asli
Sumber: tribunnews.com
