BERITASEBELAS.COM, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal meminta kepada seluruh jajaran anggota dewan yang akan kembali dari masa reses untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (RUU PPP).
Hal itu menjadi satu dari banyaknya alasan mengapa sampai saat ini Partai Buruh tetap menggelar aksi. Lantaran desakan pertama mereka mengenai omnibus law tidak digubris.
"Kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses jangan mengesahkan Revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang undangan atau PPP karena itu hanya akal-akalan hukum dan berbahaya sekali dimana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi UU PPP tersebut," kata Said Iqbal ketika konferensi pers di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (14/5/2022).
"Sampai kapanpun saya ulangi sampai kapanpun itulah alasan utama kami mengapa kami melakukan aksi," tambahnya.
Said Iqbal kembali menegasakan, dirinya memberi ultimatum kepada pemerintah. Melalui DPR jika masih tetap memaksa untuk mengesahkan revisi UU PPP. Maka seluruh elemen Buruh akan melakukan mogok nasional tiga hari tiga malam.
"Bilamana pemerintah melalui DPR memaksakan untuk mengesahkan Revisi UU PPP dengan dilanjutkan membahas omnibus law melalui kawan-kawan, kami bisa pastikan partai buruh dan gerakan buruh indonesia akan mengumumkan untuk mengorganisir pemogokan umum dalam bentuk mogok nasional stop produksi," ucapnya.
"Lima juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh indonesia bahkan berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan di seluruh penjuru kota kota industri dan kami mempersiapkan pemogokan itu adalah tiga hari tiga malam," sambungnya.
Adapun 18 tuntutan buruh lainnya yang terangkum dalam Aksi May Day Fiesta kali ini diantaranya;
1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Hapus outsourcing
6. Tolak kenaikan pajak PPn
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
10. Stop kriminalisasi petani
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
13. Pemberdayaan sektor informal
14. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
15. Driver ojek online adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya
16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. []
Artikel Asli
Sumber: akurat.co
