Bendahara PBNU Mardani Maming Belum Terima Surat Penetapan Tersangka dan Dicegah ke Luar Negeri

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming hingga kini belum menerima surat pemberitahuan yang menyatakan dirinya telah menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Selaku kuasa hukum kami sampaikan klarifikasi kepada bapak ibu bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming," kata pengacara Mardani, Ahmad Irawan, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Ahmad pun mempertanyakan informasi yang menyebutkan kliennya sudah ditetapkan tersangka.

Tak hanya belum menerima surat penetapan tersangka, Ahmad menambahkan kliennya juga belum menerima surat terkait pencegahan ke luar negeri. Ia memastikan belum ada surat pemberitahuan apapun yang diterima Mardani.

"Kami belum tahu pasti. Itu pentingnya kami mendapatkan surat penetapan tersangka jika ada," katanya.

"Belum ada surat keputusan, permintaan, dan mau pun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi," tambahnya.

Ahmad mengakui kliennya terseret kasus dugaan suap izin pertambangan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Dwidojo Putrohadi Sutopo. Namun, Ahmad mengklaim belum ada bukti menyebut Mardani menerima suap, termasuk soal dugaan aliran Rp 89 miliar yang disebut Christian Soetio selaku adik dari direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Hendry Soetio.

Menurut Ahmad, uang itu merupakan utang PT. PCN kepada Mardani.

"Dana tersebut murni hubungan bisnis atau utang PT. PCN yang kini terancam bangkrut. PT. PCN sendiri masih terutang Rp 106 miliar ke perusahaan keluarga Mardani H. Maming," tuturnya.

Mardani sendiri sempat diperiksa oleh KPK pada awal Juni 2022. Mardani menjelaskan dirinya dimintai keterangan oleh penyelidik lembaga antirasuah soal permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, yakni Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Kabar Mardani Maming yang juga Ketua PDIP Provinsi Kalimantan Selatan sudah berstatus tersangka merujuk surat permintaan cegah yang dikirim KPK ke Imigrasi. Dalam surat itu tertulis status Mardani.

"(Dicegah sebagai) tersangka," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh.

Dia menyampaikan Mardani Maming yang saat ini menjabat ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dicegah ke luar negeri atas permintaan dari KPK terhitung sejak 16 Juni 2022 hingga enam bulan ke depan.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai 16 Desember 2022," ujarnya.[]

Artikel Asli

Sumber: akurat.co

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan