Anwar Usman Harus Mundur dari Ketua MK bukan karena jadi Ipar Jokowi Lho Ya!

  • Bagikan

Pantau – Anwar Usman dan Aswanto diharuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Keharusan itu buntut dari putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

MK menyatakan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945.

“Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK, Senin (20/6/2022).

Pasal itu berbunyi “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Frasa “masa jabatan” pada pasal tersebut menjadi sorotan. Sebab, Anwar Usman dan Aswanto diangkat pada jabatannya masing-masing berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 di mana masa jabatan satu periode, yakni 2 tahun 6 bulan.

Sementara dalam UU MK terbaru, pasal 4 ayat (3) UU 7/2020, masa jabatan ketua dan wakil ketua MK satu periode adalah 5 tahun.

Anwar dilantik pada Senin 2 April 2018. Jika merujuk UU 8/2011, masa jabatan Anwar harus berakhir pada 2 Oktober 2020.

Namun karena lahirnya UU 7/2020 yang mengatur masa jabatan menjadi 5 tahun, jabatan Anwar otomatis diperpanjang tanpa pemilihan dan pelantikan lagi sebagai Ketua MK. Padahal berdasarkan Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Kemudian frasa “masa jabatan berakhir” juga menimbulkan makna ganda. Pertama, bisa diartikan masa jabatan sebagai hakim konstitusi dan kedua, bisa diartikan masa jabatan sebagai ketua dan wakil ketua.

“Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945,” demikian sebagaimana tertulis dalam putusan.

“Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil KetuaMahkamah onstitusi,” demkikian bunyi putusan lanjutan.

Sebelumnya, Anwar Usman disoroti saat menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati pada 26 Mei 2022 di Solo. Anwar diminta mundur dari jabatannya usai menikahi adik Jokowi tersebut.

Artikel Asli

Sumber: pantau.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan