Dicekal ke Luar Negeri, Mardani H Maming Miliki Harta Kekayaan Rp 44 Miliar

  • Bagikan
X

BERITASEBELAS.COM Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming telah dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kebijakan ini berlaku selama enam bulan ke depan.

Maming dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi RI terkait adanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Betul (dicegah ke luar negeri), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ucap Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dihubungi akurat.co, Senin (20/6/2022).

Berdasarkan penelusuran akurat.co dari laman resmi lhkpn.kpk.go.id, mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut telah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2017. Total harta kekayaan yang dimiliki Mardani H Maming mencapai Rp 44,861,852,868.

Berdasarkan total kekayaannya tersebut, Maming memiliki 39 bidang lahan tanah di Tanah Bumbu dengan nilai Rp40,912,625,000. Lahan tersebut didapatnya berdasarkan Hibah ataupun hasil sendiri.

Ia juga memiliki dua unit mobil dan tiga unit sepeda motor. Mobil bermerk Nissan X-Trail dengan harga Rp300 juta, Toyota Alphard senilai Rp800 juta.

Kemudian Motor Honda Revo senilai Rp10 juta, Motor Kawasaki senilai Rp35 juta, dan Motor Honda Beat Rp7,5 juta. Tak sampai disitu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp325.500.000

Selain itu, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp 790 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 1.681.227.868. Dalam berkas pelaporan harta kekayaan miliknya, tak tercantumkan hutang yang ia miliki. Dengan begitu, total dari seluruh aset yang dimilikinya mencapai Rp 44 Miliar.

Terkait itu, Mardani H Maming hingga kini belum menerima surat pemberitahuan yang menyatakan dirinya telah menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Selaku kuasa hukum kami sampaikan klarifikasi kepada bapak ibu bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming," kata pengacara Mardani, Ahmad Irawan, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Ahmad pun mempertanyakan informasi yang menyebutkan kliennya sudah ditetapkan tersangka.

Tak hanya belum menerima surat penetapan tersangka, Ahmad menambahkan kliennya juga belum menerima surat terkait pencegahan ke luar negeri. Ia memastikan belum ada surat pemberitahuan apapun yang diterima Mardani.

"Kami belum tahu pasti. Itu pentingnya kami mendapatkan surat penetapan tersangka jika ada," katanya.

"Belum ada surat keputusan, permintaan, dan mau pun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi," tambahnya.

Ahmad mengakui kliennya terseret kasus dugaan suap izin pertambangan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Dwidojo Putrohadi Sutopo. Namun, Ahmad mengklaim belum ada bukti menyebut Mardani menerima suap, termasuk soal dugaan aliran Rp89 miliar yang disebut Christian Soetio selaku adik dari direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Hendry Soetio.

Menurut Ahmad, uang itu merupakan utang PT. PCN kepada Mardani.

"Dana tersebut murni hubungan bisnis atau utang PT. PCN yang kini terancam bangkrut. PT. PCN sendiri masih terutang Rp106 miliar ke perusahaan keluarga Mardani H. Maming," tuturnya.[]

Artikel Asli

Sumber: akurat.co

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan