Ini Dilema Aturan Pembatasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM - Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan ada dilema di balik aturan pembatasan kewenangan terhadap penjabat kepala daerah.

Menurut dia, pembatasan kewenangan memang penting agar penjabat kepala daerah tidak memimpin suatu wilayah secara sewenang-wenang.

Misalnya, penjabat kepala daerah tidak bisa sembarangan merotasi pegawai, membatalkan perizinan, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah.

“Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran pembatasan kewenangan bisa menghambat upaya daerah yang akan berinovasi,” ujar Arif dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (20/6).

Arif mengatakan kekhawatiran itu muncul karena penjabat kepala daerah bisa memimpin suatu wilayah lebih dari satu tahun.

Oleh karena itu, menurut dia, penunjukan penjabat kepala daerah tidak bisa sekadar dilihat sebagai jabatan administratif semata.

Sebab, Arif menyebut tetap ada unsur politis di dalamnya, terutama saat penjabat kepala daerah menjalankan tugasnya.

“Mereka tentu membutuhkan dukungan politik untuk menyelesaikan tugas administratifnya,” ungkapnya.

Di lapangan, kata Arif, penjabat kepala daerah mesti bisa memiliki relasi yang baik dengan DPRD, politikus, dan infrastruktur politik lainnya.

Arif meminta Kemendagri segera menyelesaikan berbagai potensi masalah yang muncul dalam penunjukan hingga saat penjabat kepala daerah melaksanakan tugasnya.

Sebab, dia menjelaskan penunjukan penjabat kepala daerah tersebut masih terus berlangsung hingga 2023.(*)

Jangan lewatkan video populer ini:

Artikel Asli

Sumber: genpi.co

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan