Ipar Jokowi, Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua MK, Kok…

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM – Atas dasar keputusan hakim konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus mundur dari jabatannya.

Sebenarnya masa jabatan Anwar Usman akan berakhir 6 April 2026 nanti, saat usianya 70 tahun. Hal ini tertuang dalam UU MK, yang menjelaskan jabatan hakim konstitusi berakhir di usia kepala tujuh, namun secara spesifik untuk masa jabatan sebagai hakim MK, bukan sebagai Ketua MK.

MK mengetok putusan bahwa Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945, Senin (20/6/2022) kemarin. Batalnya pasal yang mengatur agar jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK lanjut terus itu, mengharuskan Anwar USman untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK, begitu pula dengan Aswanto, Wakil Ketua MK, ia harus mundur dari jabatannya.

Adapun bunyi Pasal 87 huruf a yang dibatalkan adalah:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal di atas dianggap MK melanggar konstitusi karena kehendak pembentuk UU hanya mengubah masa jabatan hakim konstitusi, bukan jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Pasal itu pun batal setelah gugatan sekelompok masyarakat dikabulkan MK.

Anwar Usman yang masih berusia 65 tahun, bukan berarti bisa pensiun dari jabatannya sebagai Ketua MK ketika berusia 70 tahun, karena yang diatur adalah masa jabatan sebagai hakim MK, bukan sebagai Ketua MK.

Hakim MK, Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa Anwar Usman memiliki waktu maksimal sampai sembilan bulan untuk mundur, sampai terpilihnya Ketua dan Wakil Ketu MK yang baru melalui mekanisme pemilihan.

“Agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo, maka Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK sebagaimana amanat Pasal 24C ayat 4 UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Anwar Usman tidak mundur dari MK meski ia mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Oleh sebab itu, ia tetap menjabat sebagai hakim konstitusi. Hal ini karena perubahan masa jabatan hakim MK adalah hak pembentuk UU. Sehingga Pasal 87 huruf b tetap berlaku.

Adapun bunyi Pasal 87 huruf b adalah:

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.

Awalnya, Anwar Usman menilai dirinya tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun ia harus mundur karena suaranya itu dikalahkan oleh hakim konstitusi lainnya.

Anwar Usman menyatakan dissenting opinion dalam putusan itu. Menurutnya, Pasal 87 ayat a sudah sesuai dengan konstitusi.

“Karena jabatan dimaksud merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih dari para hakim konstitusi, maka sudah selayaknya dan sewajarnya jika persoalan tersebut dikembalikan kepada pemangku hak, yakni para hakim konstitusi,” jelas Anwar Usman.

Keputusan MK ini membuat Allan Fatchan Gani Wardhana selaku pemohon judicial review UU Mahkamah Konstitusi (MK) kecewa.

“Kami menilai bahwa dengan dihapusnya ketentuan masa jabatan periodik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU MK maka UU MK kemudian mengubahnya dengan penentuan usia pensiun 70 tahun dengan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun telah menghilangkan ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Konstitusi selama menjabat pada periode pertama,” kata Allan Fatchan Gani Wardhana, Senin (20/6/2022).

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menghormati putusan itu.

Artikel Asli

Sumber: pantau.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan