Kemenkumham Peringatkan, Peraturan yang Ditetapkan Jokowi Hanya Berlaku 2 Tahun

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM – Peraturan yang ditetapkan oleh seorang Presiden hanya berlaku dua tahun sejak ditetapkan.

Hal ini diingatkan oleh DIrektorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Adapun pasal yang ditunjuk olehnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022, yakni pasal yang termasuk ke dalam Peraturan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak 31 Mei hingga 31 Mei 2024,” ujar Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham Baroto di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022 hari ini.

Jokowi baru saja mengesahkan peraturan itu, mengatur persyaratan serta proses mendapatkan kewarganegaraan RI bagi warga negara asing (WNA) perkawinan campuran.

Baca Juga: HUT ke-495 Jakarta, Besok TransJakarta Terapkan Tarif Rp1

Pasal ini lebih dikhususkan lagi bagi anak hasil perkawinan campuran yang luput mendapatkan kewarganegaraan melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Selain itu, PP Nomor 21 Tahun 2022 juga diperuntukkan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang luput memilih kewarganegaraan ganda melalui pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Taa berhenti di sana, PP 21 Tahun 2022 juga memiliki batas usia, yang hanya berlaku sampai sang anak hasil perkawinan campuran menginjak usia 21 tahun.

Karena itu, Broto mengingatkan saat PP Nomor 21 Tahun 2022 masih bisa digunakan pihak yang berkepentingan mengurus kewarganegaraan Indonesia agar segera digunakan.

Baca Juga: Persiapan Pemilu 2024, Kapolri Bertemu Dewan Pers Cegah Polarisasi Politik

Ia mengingatkan untuk segera mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham yang tersebar di sejumlah provinsi yang ada.

“Kenapa kantor Wilayah? Karena filosofi saat ini adalah naturalisasi dan kemduan diberikan kemudahan serta penyederhanaan cara,” tuturnya lagi, dikutip pikiran-rakyat.com dari Antara News.

Baroto kembali menegaskan dan menggaris bawahi agar masyarakat tak kelewatan untuk menggunakan PP Nomor 21 Tahun 2022.

Sebab pada prinsipnya undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang kewarganegaraan.***

Artikel Asli

Sumber: pikiran-rakyat.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan