PBNU Akan Berikan Bantuan Hukum untuk Mardani Maming

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengaku sudah mendengar kabar terkait status hukum Mardani H Maming.

Mardani Maming, bendahara umum PBNU, dikabarkan berstatus tersangka dugaan korupsi, dan untuk kepentingan penyidikan dia dicegah bepergian ke luar.

"Kita sudah dengar kabar itu," kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil, kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Namun Gus Yahya enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal sikap PBNU terhadap Mardani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu duduk perkaranya.

"Kita akan pelajari dulu. Sekarang kita belum ketahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi," ucapnya.

Meski demikian, ujar Gus Yahya, PBNU akan memberikan pendampingan hukum untuk Mardani.

"Jelas NU akan memberikan bantuan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Mardani Maming yang juga Ketua PDIP Provinsi Kalimantan Selatan dikabarkan sudah berstatus tersangka KPK. Hal itu merujuk surat permintaan cegah atas nama Mardani Maming yang dikirim KPK ke pihak Imigrasi. Dalam surat itu tertulis status Mardani.

"(Dicegah sebagai) tersangka," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh.

Dia menyampaikan Mardani Maming yang juga menjabat ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dicegah ke luar negeri atas permintaan dari KPK terhitung sejak 16 Juni 2022 hingga enam bulan ke depan.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai 16 Desember 2022," ujarnya.

Mardani sendiri sempat diperiksa oleh KPK pada awal Juni 2022. Mardani menjelaskan dirinya dimintai keterangan oleh penyelidik lembaga antirasuah soal permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, yakni Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Pengacara Mardani, Ahmad Irawan, menuturkan hingga kini kliennya belum menerima surat pemberitahuan baik sebagai tersangka atau dicegah ke luar negeri. 

Ahmad pun mempertanyakan informasi yang menyebutkan kliennya sudah ditetapkan tersangka.

"Kami belum tahu pasti. Itu pentingnya kami mendapatkan surat penetapan tersangka jika ada. Belum ada surat keputusan, permintaan, dan mau pun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi," katanya.

Ahmad mengakui kliennya terseret kasus dugaan suap izin pertambangan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Dwidojo Putrohadi Sutopo.

Namun, Ahmad mengklaim belum ada bukti menyebut Mardani menerima suap, termasuk soal dugaan aliran Rp 89 miliar yang disebut Christian Soetio selaku adik dari direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Hendry Soetio.

Menurut Ahmad, uang itu merupakan utang PT. PCN kepada Mardani.

"Dana tersebut murni hubungan bisnis atau utang PT. PCN yang kini terancam bangkrut. PT. PCN sendiri masih terutang Rp 106 miliar ke perusahaan keluarga Mardani H Maming," katanya.[]

Artikel Asli

Sumber: akurat.co

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email beritasebelascom@gmail.com.
  • Bagikan